Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Bagaimana Penyelesaiannya Jika Suami Tidak Melunasi Utang Mahar? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H dan dipublikasikan pertama kali pada Rabu, 21 Desember 2011, yang pertama kali dimutakhirkan pada 3 Juni 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda tentang hukum mahar yang masih utang, penting untuk diketahui bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[1]
Jika terjemahkan, Al-Qur’an, dalam surah An-Nisa ayat (4) menyerukan hal berikut.
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
Kemudian, hukum mahar pernikahan berdasarkan KHI, ketentuan Pasal 30 menerangkan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
Penting untuk diketahui bahwa penentuan mahar didasarkan pada asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[2] Sehubungan dengan hal ini, dapat dikatakan bahwa pemberian mahar tidak dapat dipaksakan jenis maupun nilai atau harganya oleh salah satu pihak saja.
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.[3] Kemudian, penyerahan mahar dilakukan secara tunai;[4] dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi utang calon mempelai pria.[5]
Merujuk aturan di atas, dapat diterangkan bahwa hukum mahar yang masih utang atau ditangguhkan adalah diperbolehkan. Namun, hukum mahar yang masih utang tersebut menjadi utang dari pihak mempelai pria.
Kewajiban menyerahkan mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita tidak termasuk dalam rukun nikah. Adapun rukun nikah dalam Islam yang menjadi syarat sahnya perkawinan, yaitu:[6]
- calon suami;
- calon istri;
- wali nikah;
- dua orang saksi; dan
- ijab kabul.
Perihal absennya mahar, dalam KHI diterangkan bahwa kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.[7] Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.[8]
Apabila suami tidak dapat membayar atau melunasi utang maharnya, Pasal 38 KHI menerangkan ketentuan berikut.
- Jika calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.
Kemudian, menjawab pertanyaan mengenai perceraian karena alasan hukum mahar yang masih utang, mengacu pada KHI,[9] alasan hukum mahar yang masih utang tidak dapat menjadi alasan kuat bagi pasangan suami istri untuk bercerai. Kemudian, jika hukum mahar yang masih utang ini menimbulkan perselisihan pendapat, penyelesaiannya dapat diajukan ke pengadilan agama.[10]
Demikian jawaban dari kami, terkait hukum mahar yang masih utang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
[1] Pasal 1 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).
[2] Pasal 31 KHI.
[3] Padal 32 KHI.
[4] Pasal 33 ayat (1) KHI.
[5] Pasal 33 ayat (2) KHI.
[6] Pasal 14 KHI.
[7] Pasal 34 ayat (1) KHI.
[8] Pasal 34 ayat (2) KHI.
[9] Pasal 116 KHI.
[10] Pasal 37 KHI.