Pidana
Syarat Pembebasan Bersyarat dan Cara Mengurusnya
Bacaan 11 Menit

PERTANYAAN
Bagaimana kita sebagai orang awam ingin melakukan/memohon pembebasan bersyarat terhadap orang lain/keluarga tanpa menggunakan jasa hukum dari advokat? Terima kasih.


Bacaan 11 Menit

Bagaimana kita sebagai orang awam ingin melakukan/memohon pembebasan bersyarat terhadap orang lain/keluarga tanpa menggunakan jasa hukum dari advokat? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Syarat dan Prosedur Pembebasan Bersyarat yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 11 April 2018, lalu pertama kali dimutakhirkan pada 18 Juli 2022.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan UU 22/2022, pembebasan bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana dan juga anak binaan.[1]
Bagi narapidana, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan (“lapas”) untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[2] Sedangkan, bagi anak binaan, pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan anak binaan di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.[3]
Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.[4]
Namun, guna menyederhanakan jawaban, kami hanya akan mengulas tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana.
Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:[5]
Syarat di atas dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:[6]
Dalam hal surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pengusulan pemberian pembebasan bersyarat tidak mendapatkan balasan dari kejaksaan negeri paling lama 12 hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan.[7]
Selain syarat umum di atas, terdapat persyaratan khusus bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu, yaitu:[8]
Baca juga: Cara Menghitung Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana
Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus berupa:[9]
Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera dalam persyaratan umum, narapidana tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti program deradikalisasi yang dari kepala lapas dan/atau kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.[10]
Pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, atau psikotropika, selain harus memenuhi persyaratan umum di atas, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi berupa::[11]
Serta membuktikan telah memenuhi syarat tersebut dengan melampirkan dokumen sebagaimana tertera di atas.[12]
Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya juga harus memenuhi persyaratan umum untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Selain itu, terdapat juga persyaratan khusus sebagai berikut:[13]
Kemudian, pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagaimana sudah diterangkan di atas dan khusus untuk narapidana tindak pidana korupsi harus juga melampirkan telah membayar lunas denda dan uang pengganti.[14]
Secara umum, pemberian pembebasan bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (“Kemenkumham”), dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.[15]
Penting untuk diketahui, bahwa sebagaimana diinformasikan pada artikel Kemenkumham Jadi 3 Kementerian, Ini Strategi Sekjen Kemenkumham untuk Transformasi, Kemenkumham saat ini sudah dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (“Kemenimipas”). Mengingat urusan pemasyarakatan merupakan tugas dari Kemenimipas,[16] maka mengenai pembebasan bersyarat saat ini menjadi urusan Kemenimipas.
Berikut kami rangkum tata cara/cara mengurus pembebasan bersyarat:
Dengan demikian, pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur yang berlaku setelah memperoleh keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari,t, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
Referensi:
Kemenkumham Jadi 3 Kementerian, Ini Strategi Sekjen Kemenkumham untuk Transformasi, yang diakses pada 06 November 2026, pukul 15.17 WIB.
[1] Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf f jo. Pasal 13 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (“UU 22/2022”)
[2] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU 22/2022
[3] Pasal 13 ayat (1) hudu f UU 22/2022
[4] Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 7/2022”)
[5] Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (“Permenkumham 3/2018”)
[6] Pasal 83 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[7] Pasal 83 ayat (2) Permenkumham 7/2022
[8] Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86 Permenkumham 7/2022
[9] Pasal 84 Permenkumham 7/2022
[10] Pasal 88 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[11] Pasal 85 Permenkumham 7/2022
[12] Pasal 82 ayat (1) Permenkumham 7/2022
[13] Pasal 86 Permenkumham 7/2022
[14] Pasal 86 ayat (2) Permenkumham 3/2018
[15] Pasal 94 Permenkumham 3/2018
[16] Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
[17] Pasal 95 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018
[18] Pasal 95 ayat (3) dan (4) Permenkumham 3/2018
[19] Pasal 96 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[20] Pasal 96 ayat (2) Permenkumham 3/2018
[21] Pasal 97 Permenkumham 3/2018
[22] Pasal 98 ayat (1) Permenkumham 3/2018
[23] Pasal 99 ayat (1) dan (2) Permenkumham 3/2018