Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Anggaran Dasar Perseroan Terbuka - pertanyaan lanjutan yang dibuat oleh Si Pokrol yang pertama kali dipublikasikan pada Senin, 14 September 2009, dan dimutakhirkan pertama kali oleh Valerie Augustine Budianto, S.H. pada 26 April 2022.

KLINIK TERKAIT

Mengenal Arti Asas Ultimum Remedium

10 Des, 2024

Asas-asas dalam Hukum Jaminan

03 Des, 2024

Penerapan Asas Kelangsungan Usaha (Going Concern) dalam Kepailitan

04 Nov, 2024

Fungsi, Ruang Lingkup, dan Asas Hukum Administrasi Negara

29 Okt, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Konflik norma dalam peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan dengan asas derogasi yaitu peniadaan validitas norma terhadap norma lainnya. Fungsinya sangat penting untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Adapun asas derogasi terdiri atas tiga asas, antara lain:[1]

1. asas lex superior derogat legi inferiori;
2. asas lex specialis derogat legi generali;
3. asas lex posterior derogat legi priori.

Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas ini berarti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.[2] Perlu dicatat bahwa asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.

Asas ini berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini diatur dalam UU 12/2011 yang telah diubah dengan UU 15/2019 dan UU 13/2022.

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (“Tap MPR”);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan yang pernah berlaku dengan yang berlaku saat ini. Secara historis, aturan tentang hierarki peraturan perundang-undangan sebelumnya diatur dalam UU 10/2004. Adapun perbedaan pengaturan dalam UU 12/2011 beserta perubahannya dengan UU 10/2004 adalah Tap MPR dalam UU 10/2004 tidak termasuk tata urutan peraturan perundang-undangan dan peraturan desa termasuk dalam peraturan daerah (“perda”).

Contoh lex superior derogat legi inferiori adalah perda atau peraturan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Misalnya Putusan MA No. 68 P/HUM/2019 menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru 53/2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011 (hal. 43).

Oleh karena itu, amar putusan kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (hal. 43).

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas ini mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum.[3] Asas lex specialis derogat legi generali hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum (regim) yang sama dengan lex generalis.[4]

Contoh lex specialis derogat lex generalis adalah mengenai pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana. Lex generalis dalam Pasal 10 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku atau Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[5] yaitu tahun 2026.

Baca juga: Jenis-Jenis Hukum Pidana dalam KUHP

Aturan dalam lex generalis tersebut berbeda dengan lex specialis dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) UU SPPA yang selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Mengenal Ragam Hukuman Pidana untuk Anak.

Dengan demikian, ketentuan UU SPPA tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana adalah lex specialis sehingga mengesampingkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP lama atau UU 1/2023 tentang KUHP baru.

Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori

Asas ini berarti peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan peraturan yang lama.[6] Menurut Bagir Manan, asas ini mewajibkan untuk menggunakan hukum yang lebih baru.[7]

Asas lex posterior derogat legi priori ini memuat prinsip bahwa aturan hukum baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama. Selain itu, aturan hukum baru dan lama, mengatur objek yang sama.[8]

Contoh lex posterior derogat legi priori adalah UU SPPA yang mencabut keberlakuan UU 3/1997 tentang pengadilan anak. Sehingga, sejak berlakunya UU SPPA, semua tindak pidana yang dilakukan anak akan dijerat dan diproses dengan menggunakan ketentuan UU SPPA dan bukan UU 3/1997.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019.

Referensi:

1. Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004;
2. Fakhry Amin (et. al). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

[1] Fakhry Amin (et. al). Ilmu Perundang-Undangan. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023, hal. 41-42

[2] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 56

[3] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 57

[4] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 57

[5] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[6] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 59

[7] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 59

[8] Bagir Manan. Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik). Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hal. 59