Sebelumnya maaf jika kata-kata saya sangat awam dan tidak mencerminkan pengetahuan saya tentang hukum.
Tentang lapor nikah, adakah keharusan atau peraturan untuk melaporkan pernikahan antara WNI dan WNA yang terjadi secara hukum dan agama di LN? Apakah harus melaporkan ke catatan sipil di Indonesia sementara pasangan bermukim di LN?
Tentang dwi kewarganegaraan, setahu saya Indonesia tidak mengakui adanya dwi kewarganegaraan. Apakah memang demikian adanya? Apakah ada peraturan kewarganegaraan ganda di Indonesia yang menerangkan sanksi apa yang akan diberikan jika seorang WNI kemudian diketahui mempunyai WN lain? Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Bolehkah WNI Berkewarganegaraan Ganda? yang dibuat olehTri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 12 Juni 2019, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 24 November 2023.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonlinedisediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalanuntuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pernikahan Campuran
Pertama-tama, kami akan menjawab pertanyaan pertama Anda. Pernikahan warga negara Indonesia (“WNI”) dengan warga negara asing (“WNA”) atau yang disebut sebagai perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang berbunyi:
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Anda menyebutkan bahwa Anda dan pasangan Anda menikah secara agama hukum dan agama, kami asumsikan bahwa Anda beragama Islam. Oleh karena itu, dapat merujuk pada ketentuan Permenag 30/2024.
Menurut Pasal 41 ayat (2) Permenag 30/2024, pernikahan campuran dicatat pada Kantor Urusan Agama (“KUA”) perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Kemudian, Anda juga menyebutkan bahwa Anda dan pasangan akhirnya menetap di luar negeri. Maka, pencatatan pernikahan campuran yang dilangsungkan di luar negeri dapat dilakukan di perwakilan Republik Indonesia oleh pegawai pencatat nikah luar negeri (“PPN LN”).[1]
Pernikahan campuran di luar negeri juga tetap dapat dinyatakan sah walaupun tidak dicatatkan di perwakilan Republik Indonesia selama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.[2] Adapun bukti pernikahannya dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia dan PPN LN mendaftarkan bukti tersebut dengan menerbitkan surat keterangan.[3]
Sebagai informasi, syarat pelaporan atau pencatatan perkawinan campuran di luar negeri diatur dalam Pasal 38 Perpres 96/2018 yang ketentuannya sebagai berikut.
Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan:
kutipan akta perkawinan dari negara setempat; dan
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia suami dan istri.
Dengan demikian, pencatatan perkawinan bagi WNI di luar wilayah Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan ke perwakilan Republik Indonesia. Sedangkan, dalam hal negara tersebut tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia.
Untuk menjawab pertanyaan Anda tentang dwi kewarganegaraan, kami sampaikan bahwa dalam Penjelasan Umum UU Kewarganegaraan menerangkan bahwa UU Kewarganegaraan pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Adapun, kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam UU Kewarganegaraan merupakan suatu pengecualian.
Hal ini karena UU Kewarganegaraan menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas tersebut menentukan bahwa kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Kewarganegaraan.
Anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus menyatakan memiliki salah satu kewarganegaraannya melalui pernyataan tertulis yang disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin.[4]
Jadi, benar yang Anda katakan bahwa hukum Indonesia tidak membolehkan warga negaranya berkewarganegaraan ganda, kecuali anak-anak di bawah 18 tahun yang belum kawin.
Apabila seorang WNI kemudian diketahui mempunyai kewarganegaraan ganda, maka ia harus melepaskan salah satu kewarganegaraan yang ia miliki. Apabila ia tidak mau melepaskan salah satu kewarganegaraannya, maka sanksi yang didapatkan adalah kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.[5]
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
