Pilihan Bentuk Badan Usaha Kantor Hukum

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 18 April 2011.

KLINIK TERKAIT

Aturan Pendirian Kantor Hukum

27 Okt, 2025

Mau Dirikan Law Firm? Begini Perizinan Berusahanya

09 Sep, 2025

Begini Jenjang Karier Pengacara

05 Agt, 2025

Tarif Advokat di Jakarta

22 Mar, 2011

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bentuk Kantor Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 26/2017, kantor hukum atau kantor advokat merupakan suatu persekutuan perdata yang didirikan oleh para advokat Indonesia yang mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Kemudian, disarikan dari artikel Melihat Kekeliruan dalam Pendirian Bentuk Usaha Kantor Hukum dan Beragam Bentuk Usaha Law Firm di Ajang Pemeringkatan Kantor Hukum Indonesia 2023, bentuk usaha kantor hukum pada umumnya berbentuk badan usaha perseorangan, firma atau persekutuan perdata (maatschap). Namun, industri jasa hukum pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) membuka ruang kantor hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pada dasarnya, tidak ada larangan bagi kantor hukum atau kantor advokat di Indonesia untuk memilih bentuk badan usaha selain firma. Namun pada praktiknya, menurut Diana Kusumasari (penulis sebelumnya) sebagaimana mengutip pendapat praktisi hukum Irma Devita Purnamasari, kantor advokat di Indonesia cenderung menggunakan bentuk firma yang tunduk pada Pasal 16 KUHD.[1] Selain itu, tidak sedikit pula kantor advokat yang memilih bentuk persekutuan perdata atau maatschap, yang diatur dalam Pasal 1618 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 26/2017.[2]

Selanjutnya, Diana Kusumasari juga mengutip pendapat Mohamad Kadri, senior partner di GHP Law Firm, yakni yang melatarbelakangi kantor-kantor hukum di Indonesia menggunakan bentuk firma adalah karena sudah menjadi tradisi yang diadopsi dari Belanda. Menurut Mohamad Kadri, bisnis jasa hukum dibangun berdasarkan konsep pertanggungjawaban perorangan seperti pada profesi dokter. Mulai dari income (pendapatan), image (citra) dan banyak hal lainnya sangat bergantung pada profil atau nama “orang”, termasuk pertanggungjawabannya.

Mohamad Kadri melanjutkan, dalam perkembangannya beberapa kantor advokat di Indonesia mulai mengadopsi konsep-konsep Perseroan Terbatas (“PT”). Kantor-kantor advokat mulai melakukan corporatizing yang ditandai antara lain dengan adanya pengalihan tanggung jawab pribadi ke penanggung jawab yang lebih tinggi. Dengan begitu, yang dilihat bukan lagi “orangnya” tapi “kantornya”.

Selanjutnya, berdasarkan artikel Beragam Bentuk Usaha Law Firm di Ajang Pemeringkatan Kantor Hukum Indonesia 2023, berbeda dengan kebanyakan kantor hukum yang berbentuk badan usaha perseorangan, firma atau persekutuan perdata (maatschap), sebagai contoh, Kantor Hukum Officium Nobile Indolaw berbentuk PT. Regulasi di Indonesia saat ini telah memberi ruang pendirian kantor hukum berbentuk PT dengan terdapatnya industri jasa hukum pada KBLI 69102 tentang aktivitas konsultan hukum, KBLI 69101 tentang aktivitas pengacara, dan KBLI 69109 tentang aktivitas hukum lainnya.

Sementara itu, menurut Irma Devita Purnamasari, kantor advokat lebih tepat menggunakan bentuk maatschap karena dalam maatschap masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1642 KUH Perdata, yaitu:

Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.

Berdasarkan penelusuran kami, jika melihat pada negara tetangga kita yaitu Singapura, bentuk kantor advokat sudah lebih luas dan tidak terbatas pada bentuk firma. Dapat kita temui beberapa bentuk kantor hukum yang membatasi tanggung jawab para partner yang tergabung di dalamnya seperti Limited Liability Partnership (“LLP”) yang diatur dalam Limited Liability Partnerships Act 2005 atau bentuk Limited Liability Company (“LLC”). Bentuk-bentuk yang demikian juga terdapat di beberapa negara lainnya seperti Kanada, Inggris atau Amerika.

Pada umumnya, LLP memisahkan tanggung jawab salah satu partner yang melakukan kesalahan atau kelalaian dengan partner lainnya, sehingga tidak menerapkan prinsip tanggung-menanggung (tanggung renteng) seperti pada firma yang diatur dalam Pasal 18 KUHD. Sementara itu, bentuk LLC dalam hal model pertanggungjawaban, lebih seperti PT di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PT yang telah diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja, yang juga tidak menerapkan prinsip tanggung-menanggung.

Dengan demikian, menurut hemat kami, beragam bentuk usaha kantor hukum dapat disesuaikan kembali dengan kebutuhan pendiri law firm. Selain itu, untuk mengetahui kode KBLI juga menjadi penting mengingat tiap kode KBLI memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda dan tiap tingkat risiko memiliki peringkat skala usaha maupun perizinan yang berbeda juga.

Baca juga: Mau Dirikan Law Firm? Begini Perizinan Berusahanya

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Referensi:

1. Limited Liability Partnerships Act 2005;
2. KBLI 69101, yang diakses pada 3 Maret 2025, pukul 13.00 WIB;
3. KBLI 69102, yang diakses pada 3 Maret 2025, pukul 13.05 WIB;
4. KBLI 69109, yang diakses pada 3 Maret 2025, pukul 16.52 WIB.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara via telepon dengan Mohamad Kadri, pada 15 April 2011.