Adakah Risiko Hukum Jabatan Direksi?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Risiko Hukum Jabatan Direksi yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 20 September 2013.

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hak-Hak Direksi

Perlu ketahui sebelumnya, istilah yang digunakan dalam UU PT sebagaimana telah diperbaharui oleh Perppu Cipta Kerja bukan direktur, melainkan direksi. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (“AD”).[1]

Dalam menjalankan sebuah perseroan, direksi tentunya memiliki tugas dan wewenang. Untuk memahami apa saja tugas direksi dan kewenangannya, Anda dapat membaca artikel Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, mengenai hak-hak direksi, sepanjang penelusuran kami UU PT tidak mengatur secara tegas mengenai hak-hak direksi. Namun, terdapat beberapa ketentuan mengenai hal-hal yang berhak diperoleh direksi. Misalnya, berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU PT, hak yang dimiliki oleh direksi perseroan adalah hak atas gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Baca juga: Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi

Selain berhak atas gaji dan tunjangan, dalam melakukan pengurusan perseroan, direksi berhak untuk memberikan kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.[2] Direksi juga berhak untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.[3]

Tanggung Jawab Direksi

Mengenai tanggung jawab direksi, Tri Jata Ayu Pramesti (penulis sebelumnya) merujuk pada pendapat ahli hukum perseroan, Fred B. G. Tumbuan dalam makalahnya yang berjudul Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UU PT dan UU BUMN. Makalah tersebut disampaikan saat Fred menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi pada 8 Mei 2013.

Dalam makalahnya, Fred menjelaskan bahwa tugas dan wewenang direksi terdiri dari:

1. Pengurusan

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang direksi dalam pengurusan perseroan diatur dalam Pasal 92 UU PT. Dalam pengurusan, direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.[4] Pengurusan suatu perseroan juga tidak terlepas dari tanggung jawab kolegial. Artinya, tiap-tiap anggota direksi berwenang mengurus perseroan secara tanggung renteng.[5]

Fred juga menjelaskan bahwa kedudukan direksi itu mandiri[6] atau yang disebut sebagai Business Judgement Rule, namun ada pembatasan oleh:

1. peraturan perundang-undangan;
2. maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;
3. pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar.

Baca juga: Penerapan Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia

2. Perwakilan

Mengenai pengaturan tugas dan wewenang direksi dalam hal perwakilan diatur dalam Pasal 98 dan 99 UU PT yang pada intinya mengatakan:

1. direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
2. kewenangan direksi untuk mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;
3. direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

1. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan;
2. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam perwakilan, Fred menambahkan bahwa dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.[7]

Adakah Risiko Hukum Jabatan Direksi?

Menjawab pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, UU PT tidak mengenal istilah risiko hukum jabatan direksi. Oleh karena itu, menurut hemat kami, istilah yang tepat lebih menitikberatkan pada tanggung jawab direksi dalam mengurus suatu perseroan. Tanggung jawab itulah yang kemudian menimbulkan konsekuensi atau hal-hal yang dipikul oleh direksi yang disebut dengan risiko. Mengenai tanggung jawab direksi dalam hal perseroan tersandung masalah hukum, dapat merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UU PT yang berbunyi:

Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Namun, berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UU PT, anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:

1. 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
   2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
   3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
   4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi bertanggung jawab untuk memikul kerugian perseroan. Inilah yang disebut dengan risiko direksi. Namun, apabila ia dapat membuktikan hal-hal seperti yang disebut dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita perseroan.

Salah satu contoh tanggung jawab direksi dapat dilihat ketika perusahaan pailit. Untuk kasus kepailitan, kami merujuk pada penjelasan Fred mengenai pertanggungjawaban direksi (liability) jika terjadi kepailitan dalam suatu perseroan. Menurut Fred, pertanggungjawaban direksi jika terjadi kepailitan dalam perseroan dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Perdata (Civil Liability)

Apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.[8]

Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu 5 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.[9]

2. Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability)

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi direksi jika perseroan mengalami kepailitan diatur dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan[10] yaitu tahun 2026 sebagai berikut.

Jadi pada dasarnya, direksi memang merupakan wakil perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini karena perseroan tidak memiliki fisik. Selain itu, jika masalah hukum tersebut diakibatkan oleh kelalaian direksi, maka direksi tersebut juga bertanggung jawab secara pribadi.

Baca juga: Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Referensi:

Fred B.G. Tumbuan. Mencermati Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan UUPT dan UU BUMN, disampaikan dalam Seminar Hukum Multidisipliner: Kriminalisasi Tindakan dan Kebijakan Korporasi pada 8 Mei 2013.