Ibu saya sudah lama tidak bisa berjalan (menggunakan alat bantu). Masalahnya, 3 hari lalu terjadi keributan di rumah kami, dan ibu saya disudutkan dan ditampar, anggap saja oleh si A. Merasa terpojok dengan kondisi tidak sehat, ibu saya refleks mengambil alat (anggap saja kayu kecil), dan memukul balas si A.
Ibu saya tidak ingin memperpanjang masalah ini dan tidak ingin melaporkan ke polisi, namun si A malah melaporkan kejadian penganiayaan ke pihak berwajib dengan hasil visum berupa luka di dada. Kami sudah berbesar hati untuk meminta maaf, namun ditolak.
Apakah visum merupakan bukti terkuat dalam dunia hukum? Padahal ibu saya yang tidak bisa apa-apa hanya membela diri karena diserang dan ditampar terlebih dahulu. Kondisinya adalah si A punya bukti berupa hasil visum, sedangkan ibu saya tidak mempunyai bukti kalau si A menampar wajah ibu saya, dan dia berbohong kalau dia tidak pernah menampar ibu saya di depan polisi. Apakah ibu saya bisa dihukum karena seperti itu? Apakah ada pembelaan untuk ibu saya? Bagaimana dari segi kekuatan hukumnya? Terima kasih.
Daftar Isi
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Seputar Visum: Syarat, Prosedur, dan Biayanya yang dibuat oleh Agustin L. Hutabarat, S.H., dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 26 November 2021, yang dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. pada Kamis, 12 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau
Mulai DariRp. 149.000
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Apa Itu Visum et Repertum?
Apa itu visum? Visum adalah hasil pemeriksaan oleh dokter yang dapat dijadikan alat bukti.[1] Adapun, menurut KBBI, visum et repertum adalah surat keterangan dokter (di bawah sumpah) tentang hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia yang masih hidup ataupun sudah meninggal.
Visum et repertum juga dapat diartikan sebagai keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.[2]
Syarat dan Prosedur Visum et Repertum
Visum dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c UU 20/2025 tentang KUHAP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[3] Secara historis, alat bukti surat pernah diatur di dalam Pasal 184 huruf c KUHAP lama yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[4]
Lebih lanjut, dalam Pasal 239 huruf c UU 20/2025 ditegaskan bahwa surat sebagai alat bukti dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, salah satunya adalah surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Ketentuan ini sebelumnya diatur di dalam Pasal 187 huruf c KUHAP lama.
Apabila korban mengalami luka, keracunan, atau mati yang diduga akibat peristiwa tindak pidana, penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan kepada ahli kedokteran forensik atau dokter dan/atau ahli lainnya. Permintaan ini dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, mayat, dan/atau bedah mayat.[5]
Dalam praktiknya, visum et repertumdigunakan sebagai bagian dari pemeriksaan pada korban kekerasan, baik fisik, mental, hingga seksual. Jadi, pada dasarnya visum et repertum agar dapat menjadi alat bukti harus dilakukan atas perintah penyidik dan tidak dapat dilakukan tanpa laporan polisi terlebih dahulu.
Tes visum berbeda dengan pemeriksaan kesehatan lainnya. Dengan kata lain, tanpa surat permintaan dari penyidik, dokter hanya dapat melakukan pemeriksaan kesehatan dan mengeluarkan surat keterangan sehat.
Sebagai informasi, tidak ada batas waktu visum setelah kejadian yang pasti. Akan tetapi, akan lebih baik jika visum dilakukan secepatnya setelah ada tindak pidana agar bukti yang ditinggalkan tidak hilang.
Cara atau prosedur melakukan visum yang pertama adalah seseorang perlu melaporkan tindak pidana yang terjadi kepadanya di kepolisian. Setelah itu, penyidik akan mengajukan permintaan untuk melakukan visum. Setelah surat permintaan dikeluarkan, penyidik akan menemani korban dalam pemeriksaan visum.
Setelah melakukan pemeriksaan, bagaimana dengan biaya visum? Berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk visum? Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 52UU 20/2025, bahwa seluruh biaya visum yang dilakukan untuk kepentingan perkara pidana ditanggung oleh negara. Secara historis, ketentuan ini pernah diatur di dalam Pasal 136 KUHAP lama yang saat ini sudah tidak berlaku. Dengan demikian, korban tidak dibebani kewajiban untuk mengeluarkan biaya visum.
Kekuatan Visum sebagai Alat Bukti
Menjawab pertanyaan Anda, apakah visum merupakan alat bukti terkuat untuk membuktikan suatu tindak pidana? Menurut hemat kami, tidak ada alat bukti terkuat seperti yang Anda sampaikan. Sebab, ketentuan mengenai alat bukti dalam UU 20/2025 tentang KUHAP baru tidak mengenai hierarki alat bukti.
Berikut bunyi pasal Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 yang dulu pernah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama tentang jenis alat bukti:
Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025
Pasal 184 ayat (1) KUHAP lama
Alat bukti terdiri atas:
keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
keterangan terdakwa;
barang bukti;
bukti elektronik;
pengamatan hakim; dan
segala sesuatu dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.
Alat bukti yang sah ialah:
keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk;
keterangan terdakwa.
Setiap jenis alat bukti tersebut harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum.[6] Pihak yang berwenang menilai autentikasi dan sah atau tidaknya perolehan alat bukti adalah hakim.[7] Jika alat bukti dinilai tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.[8]
Dengan demikian, dalam hukum acara pidana Indonesia, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dikatakan sebagai alat bukti terkuat. Sebab, setiap putusan pemidanaan tergantung pada pertimbangan hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.
Tindak Pidana Penganiayaan
Selanjutnya, mengenai pertanyaan apakah ibu Anda dapat dihukum? Dari segi perbuatan, ibu Anda dapat saja diduga melakukan tindak pidana penganiayaan yang dapat diancam dengan Pasal 466 ayat (1) UU 1/2023 atau KUHP baru yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.[9] Sebelumnya, pasal penganiayaan diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPlama yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Namun, mengingat ibu Anda memukul si A karena ingin membela diri, maka ia tidak dapat dipidana karena merupakan pembelaan. Berikut bunyi pasalnya:
Pasal 34 UU 1/2023
Pasal 49 ayat (1) KUHP lama
Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
Menurut Penjelasan Pasal 34 UU 1/2023 syarat pembelaan terpaksa ada 4 keadaan, yaitu:
harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan
keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).
Dalam hukum pidana pembelaan yang seperti ini dikenal dengan istilah noodweer. Tindakan pembelaan diri tersebut merupakan alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, sehingga perbuatan yang dilakukan ibu Anda patut dan benar.[10]
Akan tetapi, berbicara mengenai hukum tentunya harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini, untuk pembelaan, ibu Anda harus dapat membuktikan bahwa si A lah yang memukul ibu Anda terlebih dahulu. Ibu Anda dapat menggunakan alat bukti lain seperti saksi, barang bukti, bukti elektronik, dan lainnya.
