Agustin L. Hutabarat, S.H.

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron

<p>Sodomi tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, tetapi perbuatan sodomi dapat dijerat dengan pasal pencabulan yang diatur dalam Pasal 290 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>. Sehingga, sodomi merupakan salah satu bentuk pencabulan.</p>

<p>Jika sodomi dilakukan pada anak di bawah umur, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 82<em> jo.</em> Pasal 76E <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17453/node/20">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</a> dan perubahannya.</p>

<p>Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.</p>


Jerat Hukum dan Ancaman Pidana Pelaku Sodomi

<td style="background-color:#cc99ff; width:467.0pt">
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya, <strong>penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran</strong>.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Tindakan pencantuman akta kelahiran berbeda dengan aslinya (informasi palsu) dapat dipidana berdasarkan Pasal 266 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a> dan Pasal 93 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</a> dan perubahannya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meskipun demikian, akta kelahiran yang dikeluarkan tersebut harus tetap dianggap benar kebenaran isinya, sampai ada putusan pengadilan yang telah <em>inkracht </em>membuktikan sebaliknya. Sehingga apabila di persidangan perkara perceraian Anda dengan suami, Anda tidak mengakui jika isi dari akta kelahiran anak Anda tersebut adalah salah, maka isi dari akta tersebut harus tetap dianggap benar sampai ada putusan pengadilan lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap, membatalkan akta kelahiran tersebut atau menyatakan sebaliknya.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.</div>
<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"> </div>
</td>

Risiko Hukum Mengubah Keterangan dalam Akta Kelahiran

Apakah Pengacara Boleh Mempunyai Blog Pribadi?

Status Ketenagakerjaan Sebelum Mendapat Beasiswa Pendidikan

Bantuan untuk Masyarakat Tidak Mampu Mendapatkan Ganti Rugi Pengambilalihan Tanah

Seluk Beluk Residivis

Akibat Hukum Jika Benda Disita Penyidik

Jika Dealer Menyerahkan Mobil yang Warnanya Tak Sesuai Pesanan

Apakah Pelapor Harus Punya Bukti Tindak Pidana?

Terganggu Tetangga yang Sering Berkaraoke

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

Altruist Lawyers

Yang  & Co.

NKHP Law Firm

DSLC

Firma Hukum Magnaar

Risiko Hukum Galbay Pinjol (Gagal Bayar Pinjol) yang Wajib Kamu Tahu

Ketentuan Jam Kerja Selama Ramadan bagi Karyawan Swasta dan ASN Tahun 2023

Ini Syarat Barang Pribadi yang Tidak Kena Bea Cukai

Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana

Mengenal Pakta Integritas dan Tujuannya

Si Pokrol

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;TKA&rdquo;) untuk pekerjaan yang bersifat sementara perlu memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (&ldquo;RPTKA&rdquo;) yang disahkan oleh pemerintah pusat.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Apa saja syarat pengesahan RPTKA? Apakah ada syarat lain selain kepemilikan RPTKA?</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:black">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.</span></p>


Syarat dan Prosedur Mempekerjakan TKA untuk Sementara

Dr. MICHAEL HANS & Associates 

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Pada intinya, dalam kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan.</span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm"><span style="color:#222222">Namun, bagaimana dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (&ldquo;PKWT&rdquo;) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (&ldquo;PKWTT&rdquo;)? Apakah ada perbedaan antara kedua perjanjian tersebut? </span></p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Perhatikan Ini Sebelum Tanda Tangan Kontrak Kerja

Hati-hati Bikin Konten, Content Creator Wajib Nonton!

Arsip Jawaban Agustin L. Hutabarat, S.H.