Apakah Jabatan CEO Sama dengan Direktur Utama?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Maret 2015.

KLINIK TERKAIT

Tata Cara Perubahan Nomenklatur Direksi

15 Jan, 2025

Jika Nama Direksi Tak Tercantum dalam Akta Perubahan Data Perseroan

08 Jan, 2025

Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas

06 Jan, 2025

Aturan Besaran Gaji dan THR Direksi

02 Jan, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jabatan CEO Perusahaan

Pada dasarnya, istilah Chief Executive Officer (“CEO”) tidak dikenal dalam UU PT. Namun dalam praktiknya, posisi CEO sering digunakan untuk menunjuk jabatan manajerial tertinggi seperti presiden direktur atau direktur utama. Dalam UU PT, istilah tersebut dikenal dengan direksi.

Menurut definisinya, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[1]

Untuk lebih jelasnya mengenai tugas dan wewenang direksi, dapat Anda baca artikel berikut Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan Terbatas.

Sebelumnya, istilah CEO pernah diatur dalam Kepmenakertrans 40/2012. Dalam Kepmenakertrans 40/2012, CEO atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut Kepala Eksekutif Kantor merupakan salah satu jabatan tertentu yang dilarang diduduki tenaga kerja asing di antara jabatan-jabatan lainnya.

Namun, perlu dicatat bahwa Kepmenakertrans 40/2012 telah dicabut dan diganti dengan Kepmenaker 349/2019. Pada perkembangannya, menurut Kepmenaker 349/2019, CEO tidak lagi termasuk dalam daftar jabatan yang dilarang untuk dipegang oleh tenaga kerja asing.

Menurut definisinya, Blacks’s Law Dictionary 9th Edition menjabarkan CEO sebagai a corporation's highest-ranking administrator, who manages the firm day by day and reports to the board of directors.

Berdasarkan definisi tersebut, jabatan CEO tidak selalu dipahami sebagai posisi presiden atau direktur utama, melainkan terkadang juga merujuk pada kepala kantor yang bertanggung jawab atas administrasi dan urusan kepersonaliaan, yang dalam beberapa kasus juga disebut CEO.

Namun, sepanjang penelusuran kami, dewan direksi perusahaan sebagai sebuah badan yang dipercaya dengan kekuatan untuk mengambil keputusan bagi perusahaan dikepalai oleh chief executive officer (CEO) yang juga merupakan presiden direktur atau direksi utama di sebuah perusahaan dan mempunyai responsibilitas atas kontinuitas dan kesuksesan entitas perusahaan.[2] Karakteristik seorang CEO berpengaruh terhadap pengungkapan informasi Environmental, Social, and Goverance (ESG) pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karakteristik tersebut meliputi proksi tenure, usia, dan latar belakang pendidikan CEO yang mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan informasi ESG.[3]

Oleh karena itu, menurut hemat kami, CEO merupakan istilah yang sering digunakan untuk jabatan direksi dalam sebuah perusahaan. Namun, tentunya terdapat pendapat berbeda seperti CEO bukanlah pengisi jabatan teratas dalam manajemen seperti halnya presiden direktur atau direktur utama, melainkan kepala kantor dalam bidang personalia dan administrasi. Hal ini berdasarkan kode jabatan standar internasional (International Standard Classification of Occupations - ISCO) yang mengatakan CEO sebagai kepala kantor yang mengurusi administrasi dan kepersonaliaan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.
4. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Referensi:

1. Agus Triyani dan Suhita Whini Setyahuni. Pengaruh Karakteristik CEO Terhadap Pengungkapan Informasi Environmental, Social, and Governance (ESG). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 21, No. 2, 2020;
2. Cornelia Clarissa Marjono dan Hendra Wijaya. Pengaruh Masa Jabatan CEO terhadap Manajemen Laba Akrual. Jurnal Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen. Vol. 11, No. 1, 2022;
3. International Standard Classification of Occupations - ISCO, yang diakses pada 15 Januari 2025, pukul 20.00 WIB.