Adakah Batas Usia Maksimal untuk Jadi Direksi PT?

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Aturan Batas Umur Maksimal Direktur Suatu PT? yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 5 Mei 2015.

KLINIK TERKAIT

Ganti Direksi, Kepada Siapa Utang PT Bisa Ditagih?

01 Okt, 2024

Bolehkah PNS Menjadi Direksi/Komisaris PT?

29 Jul, 2024

Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Jika Perusahaan Pailit

02 Jul, 2024

Dapat Acquit et de Charge, Apakah Direksi Bebas dari Tanggung Jawab Hukum?

05 Jun, 2024

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian dan Jenis PT

Perseroan terbatas (“PT”) diakui sebagai subjek hukum berbentuk badan hukum (rechtspersoon), selain manusia pribadi (natuurlijk persoon).

PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[1]

Berdasarkan pengertian tersebut, saat ini terdapat dua jenis PT di Indonesia menurut Pasal 2 Permenkumham 21/2021, yaitu:

1. PT persekutuan modal merupakan suatu badan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham; dan
2. PT perorangan merupakan suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kemudian, dari pertanyaan Anda bahwa “keluarga kami akan membentuk suatu PT, dengan direktur utama adalah ayah yang berusia 68 tahun,” kami mengasumsikan PT yang akan didirikan adalah PT persekutuan modal. Dengan demikian, kami akan fokus menjawab pertanyaan Anda dengan pembahasan terkait PT persekutuan modal.

Adakah Batas Usia untuk Jadi Direktur PT?

Suatu PT persekutuan modal dapat dinyatakan sah sebagai badan hukum ketika akta pendiriannya mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.[2] PT yang telah sah berstatus badan hukum akan memiliki organ PT untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Organ PT terdiri atas rapat umum pemegang saham (“RUPS”), direksi, dan dewan komisaris,[3] yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Adapun direksi PT adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[4]

Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi diatur dalam anggaran dasar PT.[5] Sehingga anggaran dasar PT dapat mengatur lebih rinci syarat untuk menjadi direktur PT tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 93 UU PT memberikan batasan terkait syarat pengangkatan direksi sebagai berikut:

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   1. dinyatakan pailit;
   2. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
   3. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UU PT di atas, diketahui bahwa seseorang dapat diangkat menjadi direksi PT sepanjang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum.

Pengertian “cakap untuk melakukan perbuatan hukum didasakan atas argumentum a contrarioPasal 1330 KUH Perdata yang tidak menyebutkan tentang seseorang yang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan subjek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Namun, ketentuan nomor 3 tentang perempuan yang telah kawin di atas telah dihapus dengan berlakunya UU Perkawinan dan perubahannya.[6]

Dengan demikian, dilihat dari isi Pasal 1330 KUH Perdata dapat ditafsirkan bahwa subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum ataupun membuat perjanjian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Menjawab pertanyaan Anda mengenai adakah batas usia untuk menjadi direksi PT, dapat kami sampaikan bahwa sepanjang memenuhi syarat sebagai direksi PT dan anggaran dasar PT tidak mengatur lebih lanjut terkait batasan umur direksi, maka ayah Anda yang berusia 68 tahun masih bisa diangkat menjadi direktur utama PT dengan catatan tidak dalam situasi yang mengharuskan berada di bawah pengampuan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan juga mengenai kemampuan calon direksi untuk mengambil keputusan, termasuk kesehatan dan stabilitas mentalnya.

Baca juga: Kriteria Orang di Bawah Pengampuan Menurut KUH Perdata

Selain itu, Anda juga perlu memperhatikan ketentuan pengangkatan direksi PT dalam Pasal 94 UU PT, sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
2. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
3. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
4. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
5. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
6. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
7. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
8. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
9. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Dari ketentuan di atas, maka pengangkatan direksi adalah sah apabila dilakukan oleh RUPS, dicatat dalam data PT yang diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, agar tindakan yang dilakukan oleh direksi dapat diakui sebagai tindakan PT.

Lebih lanjut, direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS. Sehingga, apabila masa jabatan direksi berakhir, tidak dengan sendirinya anggota direksi dapat meneruskan jabatannya untuk periode selanjutnya, melainkan harus berdasarkan keputusan RUPS.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada batasan usia seseorang untuk dapat diangkat sebagai direksi PT. Batasan pengangkatan direksi PT diatur di dalam Pasal 93 ayat (1) UU PT, yaitu sepanjang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu PT dinyatakan pailit, atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Adapun, pengertian kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum adalah telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

Referensi:

Danang Wirahutama dkk. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No. 2, April 2018.

[1] Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) UU PT

[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT

[4] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 5 UU PT

[5] Pasal 15 ayat (1) huruf h UU PT

[6] Danang Wirahutama dkk. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. Masalah-Masalah Hukum Jilid 47 No. 2, April 2018, hal. 119