Senin, 13 March 2017
Dibaca: 9319
Pertanyaan :
Menuntut Penjual yang Melarang Refund Atas Barang yang Tak Sesuai
Saya membeli sebuah barang secara online, tetapi pada saat sampai barangnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya ingin melakukan refund pada penjual, tetapi kata penjualnya tidak bisa. Padahal sebelumnya tidak ada disepakati seperti ini dan juga ternyata teman saya pernah melakukan refund pada penjual yang sama. Saya merasa dibeda-bedakan. Bisakah saya menuntut penjual tersebut mengingat saya sudah rugi?
Jawaban :

Intisari:

 

 

Dari sini perlu dicermati “barang tidak sesuai ekspektasi/harapan” yang Anda maksud seperti apa. Jika sebelumnya Anda telah melihat merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya seputar barang yang Anda beli secara online, kemudian barang yang datang memang sesuai dengan spesifikasi yang Anda lihat, menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Anda untuk meminta ganti rugi atau refund.

 

Akan tetapi, jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan saat melihatnya secara online, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Hal ini karena pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

 

Jika ada ketentuan dari penjual berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” dalam (misalnya) website mereka, hal tersebut merupakan bentuk klausula baku.

 

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku maupun pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda,

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU 8/1999”).

 

Berdasarkan pernyataan Anda, kami berasumsi bahwa refund yang Anda maksud yaitu Anda ingin mengembalikan barang tersebut dan meminta uang Anda kembali.

 

Hak Konsumen

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[1]

 

Di sini penjual dapat disebut dengan pelaku usaha. Sementara, Anda sebagai orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan disebut dengan konsumen.[2]

 

Hak konsumen adalah:[3]

a.   hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b.  hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c.    hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d.    hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e.    hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f.     hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g.  hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif (berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya).[4]

h.  hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i.     hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

 

Di samping itu, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.[5]

 

Dari sini perlu dicermati “barang tidak sesuai ekspektasi/harapan” yang Anda maksud ini seperti apa. Jika sebelumnya Anda telah melihat merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya seputar barang yang Anda beli secara online, kemudian barang yang datang memang sesuai dengan spesifikasi yang Anda lihat, menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Anda untuk meminta ganti rugi atau refund.

 

Akan tetapi, jika ternyata merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi spesifik lainnya perihal barang itu tidak sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan saat melihatnya secara online, maka Anda sebagai konsumen bisa menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Hal ini karena pada dasarnya Anda sebagai konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

 

Kewajiban Pelaku Usaha

Menyorot keterangan Anda soal penjual yang memperlakukan Anda dan teman Anda (yang sama-sama pembeli) secara berbeda, pada dasarnya pelaku usaha berkewajiban untuk:[6]

a.    beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b.   memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c.    memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d.  menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e.  memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g.  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

 

Tindakan penjual yang membeda-bedakan pelayanan dengan memberikan ketentuan bahwa pembeli tidak bisa melakukan pengembalian barang serta uang hanya pada Anda saja merupakan tindakan yang diskriminatif.

 

Selain itu, sejalan dengan kewajiban pelaku usaha sebagaimana telah diuraikan di atas, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.[7]

 

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[8]

 

Ketentuan Mengenai Klausula Baku

Kemudian, jika ada ketentuan dari penjual berupa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan” tercantum dalam (misalnya) website si  penjual, hal tersebut merupakan bentuk klausula baku.

 

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.[9]

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh praktisi hukum Irma Devita dalam artikel Klausula Baku vs Perlindungan Terhadap Konsumen yang kami akses dari laman pribadinya, bentuk klusula baku yang ditetapkan oleh penjual itu dalam bentuk: “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”.

 

Larangan pengusaha mencantumkan klausula baku ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a.    menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

b.    menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c.    menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

d.  menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e.    mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f.    memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

g.   menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h.    menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

 

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.[10]

 

Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang dilarang di atas maka dapat dinyatakan batal demi hukum.[11] Artinya, dari semula dianggap tidak pernah dianggap ada klausula baku tersebut.

 

Jadi jika penjual membuat ketentuan larangan mengembalikan barang serta uang atas barang yang Anda beli, maka hal tersebut merupakan klausula baku yang dilarang undang-undang.

 

Sanksi Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku maupun pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang tersebut adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.[12]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

Referensi:

http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vs-perlindungan-terhadap-konsumen/, diakses pada 13 Maret 2017 pukul 13.41 WIB.



[1] Pasal 1 angka 3 UU 8/1999

[2] Pasal 1 angka 2 UU 8/1999

[3] Pasal 4 UU 8/1999

[4] Penjelasan Pasal 4 huruf g UU 8/1999

[5] Pasal 8 ayat (1) huruf f UU 8/1999

[6] Pasal 7 UU 8/1999

[7] Pasal 19 ayat (1) UU 8/1999

[8] Pasal 19 ayat (2) UU 8/1999

[9] Pasal 1 angka 10 UU 8/1999

[10] Pasal 18 ayat (2) UU 8/1999

[11] Pasal 18 ayat (3) UU 8/1999

[12] Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f dan Pasal 18 UU 8/1999

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Justika.com adalah terknologi terbaru hukumonline yang bekerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan antara pencari bantuan hukum dan para profesional hukum dibidangnya masing-masing.

Temukan profesional hukum sesuai dengan permasalahan anda didalam jaringan justika.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).