Sovia Hasanah, S.H.

Si Pokrol

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a> adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menyambung pertanyaan Anda, perbedaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dengan arbitrase dapat dibedakan menjadi beberapa pembeda. Salah satunya pihak yang melakukan konsiliasi adalah konsiliator, sedangkan pihak yang melakukan arbitrase adalah arbiter.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, kewenangan konsiliasi adalah menangani penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sementara kewenangan arbitrase adalah menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Saksi menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a> jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/npts/lt5237da23f2f9f/putusan-mk-no-65_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri pula termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengenai biaya untuk anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara yuridis pernikahan penghayat benar bahwa dilakukan di depan pemuka penghayat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar. Dalam konteks pertanyaan Anda, memang pernikahan Anda harus dilakukan di depan penghayat, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar, maka pernikahan yang dilangsungkan hanya sah secara adat atau kepercayaan Anda dan tidak sah menurut hukum positif.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selanjutnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Pencatatan Pernikahan Penghayat Tuhan yang Maha Esa

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang benar bahwa orang asing (yang memiliki izin tinggal di Indonesia) dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai/hak sewa. Untuk hak pakai tanahnya paling luas 2000 meter persegi sebagaimana diatur oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56937a1f08841/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-103-tahun-2015/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57fb50ae161df/node/850/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-29-tahun-2016/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.</div>

Hak Atas Tanah dan Rumah Tinggal WNA

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/36/undangundang-nomor-5-tahun-1999/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;) tidak berlaku untuk Notaris karena alasan-alasan berikut:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Notaris tidak termasuk pelaku usaha, tapi pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh notaris adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, karena itu dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999 sesuai Pasal 50 huruf a UU 5/1999; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div>Lembaga yang berwenang menerima laporan masyarakat dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran UU atau Kode Etik Notaris, seperti misalnya menetapkan honorarium yang tidak sesuai dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya, adalah Majelis Pengawas (baik di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat).</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Ketentuan Persaingan Usaha Berlaku bagi Notaris?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?PHPSESSID=bb0n40vu5o8fs6cn4qehpnibl0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Penegakan Hukum Perdagangan Barang-barang 'KW'

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Antara <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/node/56/uu-no-5-tahun-2014-aparatur-sipil-negara" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</a> (&ldquo;UU ASN&rdquo;) dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5901c6f1d72dc/node/591/peraturan-pemerintah-nomor-11-tahun-2017" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</a> (&ldquo;PP 11/2017&rdquo;) merupakan dua aturan yang saling mengisi, di mana UU ASN merupakan aturan utama dan PP 17/2017 merupakan aturan pelaksana untuk mengatur hal yang lebih rinci yang terdapat pada UU ASN.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika dikaitkan dengan asas <em>lex specialis derogat legi generalis </em>(berlaku untuk aturan sederajat mis. UU dengan UU), maka ketentuan ini tidak cocok dengan asas ini.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah PP 11/2017 ini dapat dikaitkan dengan asas retroaktif? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Masalah Pemberhentian PNS Tidak Dengan Hormat

<div>Syarat utama untuk bercerai adalah apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Buku nikah adalah syarat administratif utama untuk mengajukan gugatan cerai.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Masalah buku nikah, jika memang Anda tidak memegang buku nikah (ada pada istri Anda) maka untuk mengajukan gugatan cerai Anda dapat memakai duplikat akta nikah/buku nikah.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>Jika akta nikah hilang maka Anda bisa meminta duplikat kutipan akta perkawinan ke Kantor Urusan Agama (&ldquo;KUA&rdquo;) Kecamatan. Permintaan duplikat buku nikah tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Itu artinya, sebelumnya Anda harus melaporkan kehilangan buku nikah kepada kepolisian setempat terlebih dahulu.</div>

<div>&nbsp;</div>

<div>
<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>
</div>

Jika Tidak Ada Buku Nikah Saat Mengajukan Gugatan Cerai

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya di muka umum yang dijamin oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4ca2eb6dd2834/node/lt49c8ba3665987/uud-undang-undang-dasar-1945" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Dasar 1945</a>. Demonstrasi dibolehkan oleh hukum sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pihak yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dipidana.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Ini Demo-Demo yang Dilarang

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Jika Sudah Lama Bekerja Tapi Gaji Setara Karyawan Baru

Peralihan Hak Asuh Anak dalam Perceraian dari Ibu ke Ayah

Tak Pernah Nafkahi Keluarga, Apakah Ayah Berhak Warisan dari Ibu? 

Sahkah Perceraian dengan Surat Talak dari Suami atau Pernyataan di Atas Meterai?

Gaji Pokok Turun karena Tunjangan Dimasukkan, Ini Hukumnya

<p>Apa itu poligami? Arti poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.</p>

<p>Dasar hukum poligami dapat dijumpai dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/undangundang-nomor-1-tahun-1974/document">UU Perkawinan</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13200/instruksi-presiden-nomor-1-tahun-1991/document">KHI</a>. Pada dasarnya <strong>jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka suami tidak dapat melakukan poligami</strong>, mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang <strong>wajib</strong> dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari 1 orang. Namun, dalam hal permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, <u>Pengadilan Agama dapat memberi izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan</u>.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Hukum Poligami dan Prosedurnya yang Sah di Indonesia

<p>Dengan ditetapkannya <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt6180c76e3ebec/peraturan-badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi-nomor-8-tahun-2021?r=0&amp;p=1&amp;q=Peraturan%20Badan%20Pengawas%20Perdagangan%20Berjangka%20Komoditi%20Nomor%208%20Tahun%202021&amp;rs=1847&amp;re=2021">Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (<em>Crypto Asset</em>) di Bursa Berjangka</a> (&ldquo;Peraturan Bappebti 8/2021&rdquo;), kini transaksi jual-beli aset kripto <strong>dapat dilakukan</strong> melalui pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.</p>

<p>Namun, tidak semua orang dapat menggunakan jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Untuk menjadi pelanggan aset kripto, yang bersangkutan harus memenuhi sejumlah syarat tertentu.</p>

<p>Apa saja persyaratan tersebut dan bagaimana mekanismenya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>