Sovia Hasanah, S.H.

Si Pokrol

<p>Mengenai besaran Tunjangan Hari Raya (&ldquo;THR&rdquo;), pada dasarnya pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak atas THR sebesar satu bulan gaji, sedangkan bagi yang telah bekerja lebih dari 1 bulan namun kurang dari 12 bulan, besarnya proporsional sesuai masa kerja.&nbsp;</p>

<p>Jika pembayaran THR lebih kecil dari 1 bulan gaji Anda, sedangkan masa kerja Anda sudah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka perusahaan tempat Anda bekerja sudah <strong>menyalahi aturan pembayaran THR</strong> untuk karyawan atau Anda mengalami THR dipotong sepihak.</p>

<p>Lalu, apa langkah hukum yang dapat Anda lakukan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

THR Dipotong Sepihak oleh Perusahaan, Ini Sanksi dan Langkah Hukumnya

<p>Menteri itu diangkat oleh Presiden. Syarat menjadi menteri yang harus dipenuhi seseorang telah diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28527/undangundang-nomor-39-tahun-2008/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_39_2008">UU 39/2008</a>.</p>

<p>Merujuk syarat menjadi menteri dalam undang-undang tersebut, <strong>tidak ada syarat mengenai batasan umur</strong>. Itu artinya, bisa saja presiden mengangkat menteri yang masih muda sepanjang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan memiliki integritas dan kepribadian baik.</p>

<p>Penjelasan selengkapnya dapat dibaca pada ulasan di bawah ini.</p>

Syarat Menjadi Menteri yang Wajib Dipenuhi

<p><u>Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama</u>. Contoh kodifikasi hukum adalah hukum pidana dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29">Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</a>, hukum perdata dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686">Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</a>, dan hukum dagang dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/507/node/317/wetboek-van-koophandel-voor-indonesie-kitab-undang-undang-hukum-dagang">Kitab Undang-Undang Hukum Dagang</a>.</p>

<p>Kemudian, <u>unifikasi hukum adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasiona</u>l. Contoh unifikasi hukum adalah dibentuknya UU Perkawinan sebagai penyatuan dan penyeragaman hukum untuk diberlakukan di negara Indonesia sebagai hukum nasional yang mengatur tentang perkawinan.</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.&nbsp;</p>

Perbedaan Kodifikasi Hukum dan Unifikasi Hukum

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17858/node/166/uu-no-2-tahun-2004-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial" style="color:#0563c1; text-decoration:underline" target="_blank">Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</a> adalah melalui perundingan bipartit, penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Menyambung pertanyaan Anda, perbedaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi dengan arbitrase dapat dibedakan menjadi beberapa pembeda. Salah satunya pihak yang melakukan konsiliasi adalah konsiliator, sedangkan pihak yang melakukan arbitrase adalah arbiter.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Selain itu, kewenangan konsiliasi adalah menangani penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan PHK atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Sementara kewenangan arbitrase adalah menangani perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>

Perbedaan Konsiliasi dengan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Saksi menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana</a> jo. <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5003e3de56409/npts/lt5237da23f2f9f/putusan-mk-no-65_puu-viii_2010-pengujian-undang-undang-nomor-8-tahun-1981-tentang-hukum-acara-pidana" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</a> adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri pula termasuk orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Seseorang dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Ancaman Pidana Bagi Orang yang Menolak Panggilan Sebagai Saksi

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Akan tetapi, selain melihat agama dari orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari si orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengenai biaya untuk anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Hak Asuh Anak dalam Perceraian Pasangan Beda Agama

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Secara yuridis pernikahan penghayat benar bahwa dilakukan di depan pemuka penghayat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat yang terdaftar. Dalam konteks pertanyaan Anda, memang pernikahan Anda harus dilakukan di depan penghayat, apabila pernikahan dilangsungkan tanpa ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan yang telah terdaftar, maka pernikahan yang dilangsungkan hanya sah secara adat atau kepercayaan Anda dan tidak sah menurut hukum positif.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan selanjutnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Pencatatan Pernikahan Penghayat Tuhan yang Maha Esa

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Memang benar bahwa orang asing (yang memiliki izin tinggal di Indonesia) dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak pakai/hak sewa. Untuk hak pakai tanahnya paling luas 2000 meter persegi sebagaimana diatur oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56937a1f08841/node/534/peraturan-pemerintah-nomor-103-tahun-2015/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt57fb50ae161df/node/850/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-29-tahun-2016/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.</div>

Hak Atas Tanah dan Rumah Tinggal WNA

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Ketentuan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/104/node/36/undangundang-nomor-5-tahun-1999/" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat</a> (&ldquo;UU 5/1999&rdquo;) tidak berlaku untuk Notaris karena alasan-alasan berikut:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Notaris tidak termasuk pelaku usaha, tapi pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;</div>
	</li>
	<li>
	<div>Perbuatan atau perjanjian yang dilakukan oleh notaris adalah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan, karena itu dikecualikan dari ketentuan UU 5/1999 sesuai Pasal 50 huruf a UU 5/1999; dan</div>
	</li>
	<li>
	<div>Lembaga yang berwenang menerima laporan masyarakat dan memeriksa adanya dugaan pelanggaran UU atau Kode Etik Notaris, seperti misalnya menetapkan honorarium yang tidak sesuai dengan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris</a> dan perubahannya, adalah Majelis Pengawas (baik di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat).</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Apakah Ketentuan Persaingan Usaha Berlaku bagi Notaris?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pada dasarnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM yang akan melakukan pemantauan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/node/534/undang-undang-nomor-20-tahun-2016?PHPSESSID=bb0n40vu5o8fs6cn4qehpnibl0" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis</a>. Akan tetapi, untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan di bawah ini.</div>

Penegakan Hukum Perdagangan Barang-barang 'KW'

Nama

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Hukumonline.com

Firma Hukum Magnaar

BBKH Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Martin Suryana and Associates

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI)

Pacific Patent Multiglobal

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Yuk Intip! Berikut Besaran Gaji Panitera

Melakukan Penipuan Berulang Kali, Dapatkah Dihukum Sekaligus? 

Sumber Hukum Materiil dan Sumber Hukum Formal

Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia karena Perkawinan

PSHI Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Di Indonesia, ketentuan pengumpulan dana atau sumbangan <em>online</em> sampai saat ini belum diatur secara tegas. Hal ini dapat dimaklumi karena sampai saat ini peraturan terkait tentang sumbangan terbit di tahun di mana media <em>online </em>masih belum lazim digunakan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Meski demikian, kami berpendapat sumbangan <em>online</em> tidak melanggar hukum. Sebab, esensi sumbangan <em>online</em> sama saja dengan sumbangan yang dilakukan dengan cara konvensional, hanya saja memanfaatkan teknologi internet atau media sosial untuk mempublikasikan dan menjaring netizen lebih luas.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>

Tips Menghindari Penipuan Berkedok Sumbangan <i>Online</i>

Indonesian Center for Legislative Drafting

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <span style="color:black"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a></span>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>