Kekuatan Hukum Perjanjian Kerja Melalui WhatsApp

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Made Wahyu Arthaluhur, S.H. yang pertama kali dipublikasikan pada 6 Juni 2018.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hubungan Kerja dalam Perjanjian Kerja Melalui Pesan WhatsApp

Perlu diketahui berdasarkan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan dinyatakan secara jelas bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Lantas apa itu perjanjian kerja? perjanjian kerja itu sendiri adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1]

Dalam hal perjanjian kerja terjadi melalui pesan WhatsApp seperti yang Anda tanyakan, maka mengenai kesepakatan akan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam UU ITE sebagaimana telah diubah dengan ketentuan UU 19/2016 maupun UU 1/2024, dan pengaturan khusus dalam PP 71/2019.

Selanjutnya dalam UU ITE dijelaskan setiap perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya disebut sebagai transaksi elektronik.[2] Pada dasarnya dalam transaksi elektronik, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.[3] Dalam hal ini yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.[4]

Perlu dipahami bahwa transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak.[5] Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.[6]

Adapun salah satu contoh transaksi elektronik dapat mencakup kesepakatan dilakukan secara elektronik dan pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan tidak secara elektronik.[7]

Kemudian, mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PP 71/2019 yang menyatakan bahwa

Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.

Oleh karena dapat disimpulkan apabila dalam percakapan WhatsApp Anda dengan perusahaan ada penawaran pekerjaan dari perusahaan, yakni perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, kemudian dalam percakapan tersebut Anda menyetujuinya, maka dapat dikatakan hubungan kerja antara Anda dengan perusahaan telah terjadi. Segala ketentuan yang Anda dan perusahaan tentukan dalam pesan singkat WhatsApp mengikat Anda dan perusahaan.

Jenis Perjanjian Kerja

Selanjutnya perlu Anda ketahui bahwa mengenai hukum perjanjian terutama perjanjian kerja terbagi menjadi 2 macam, yaitu:[8]

1. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.[9]
2. Perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”), yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.[10]

Mengenai status pekerja sebagai karyawan kontrak (PKWT), berdasarkan Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
5. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Anda mengatakan bahwa dalam perjanjian terdapat penalti apabila karyawan tidak menyelesaikan perjanjian kerja. Dalam hal ini kami asumsikan perjanjian kerja Anda adalah PKWT. Pada dasarnya, perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.[11]

Adapun berdasarkan penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan.

Namun, beberapa perjanjian kerja menurut peraturan perundang-undangan diharuskan untuk dibuat secara tertulis, misalnya PKWT, perjanjian kerja antarkerja antardaerah, perjanjian kerja antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.[12]

Selanjutnya, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 81 angka 13 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi berikut:

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin;
2. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Kekuatan Hukum PKWT Melalui Pesan WhatsApp

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan Anda kemudian adalah apakah perjanjian kerja melalui pesan WhatsApp tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah?

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, setidaknya perjanjian kerja harus memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut:

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kami asumsikan bahwa perjanjian kerja yang dibuat melalui WhatsApp memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Apabila benar PKWT dibuat secara elektronik (tertulis dalam WhatsApp) seperti dalam pertanyaan Anda dan memenuhi dasar dan syarat sah perjanjian kerja sebagaimana disebut dalam Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka perjanjian kerja tersebut sah mengikat sehingga memiliki kekuatan hukum.

Namun masih ada aspek hukum yang perlu diperhatikan. Menurut Teguh Arifiyadi, selaku Pendiri dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), perjanjian kerja melalui pesan WhatsApp memiliki kekuatan hukum yang lemah, banyak aspek hukum yang mungkin tidak dipenuhi, seperti apakah subjek yang membuat perjanjian benar-benar cakap, apakah yang diperjanjikan sudah jelas atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kecuali, lain halnya jika terdapat pertukaran dokumen perjanjian kerja yang disertai dengan tanda tangan digital.

Selain itu, keharusan PKWT untuk dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (2) UU Ketenagakerjaan juga dapat dilihat dalam pesan singkat melalui WhatsApp tersebut. Sebagai tambahan, kami akan menjelaskan juga masalah kekuatan pembuktian pesan singkat WhatsApp tersebut sebagai alat pembuktian hukum.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU 19/2016 dinyatakan secara jelas bahwa pesan melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik. Adapun mengenai hal ini, ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 jo. Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Sebagai informasi tambahan, anotasi dari Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 menjelaskan bahwa frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam pasal di atas bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Kemudian, keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.[13]

Oleh karena itu menurut hemat kami dalam hal PKWT, apabila PKWT dibuat secara elektronik (tertulis dalam WhatsApp) seperti dalam pertanyaan Anda, maka menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, perjanjian kerja Anda tersebut dapat dikatakan merupakan alat bukti hukum yang sah karena termasuk ke dalam informasi elektronik. Namun perlu diingat bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan seperti yang telah disampaikan di atas.

Masalah Pengunduran Diri

Kemudian, dalam pertanyaan Anda mengatakan ingin melakukan pengunduran diri, namun terdapat ketentuan mengenai penalti apabila Anda mengundurkan diri sebelum selesainya pekerjaan. Terkait hal ini, perlu diketahui Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf i yang menyatakan:

(1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

i. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri:
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Secara khusus mengenai ketentuan PKWT diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan yang mengatur sebagai berikut:

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sehingga, apabila Anda mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja Anda, maka Anda memang diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar sisa gaji Anda sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Catatan:

Kami telah melakukan wawancara dengan Teguh Arifiyadi selaku Pendiri dan Ketua Umum Indonesia Cyber Law Community (ICLC) via telepon pada 8 Juni 2018 pukul 14.57 WIB dan menurut kami jawaban tersebut masih relevan.