Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)/STH Indonesia Jentera

Eryanto Nugroho

Tujuan dari judicial harassment adalah agar orang jadi takut, jera, dan berhenti menyuarakan kritik untuk kepentingan publik.

Kolom

Aktivisme dan Ancaman Judicial Harassment

​​​​​​​Kalau tak segera diluruskan, istilah Ormas akan jadi istilah payung yang membuat seluruh organisasi di sektor masyarakat sipil jadi Ormas.

Jangan “Ormaskan” Sektor Masyarakat Sipil Indonesia

​​​​​​​Hukum bisa digunakan penguasa untuk bungkam ekspresi seni yang suarakan protes. Upaya ini kerap berakhir gagal, tapi terus diulangi dari masa ke masa.

Seni dan Hukum yang Membungkam

Kalau isi pikiran bisa dihukum, niscaya kita semua akan jadi kriminal.

Mengadili Isi Kepala Pegawai KPK

​​​​​​​Jika diibaratkan dengan praktik bisnis, yang terjadi pada KPK mirip Hostile Takeover. Kepemilikan sahamnya diubah dengan revisi UU KPK, manajemennya coba dibongkar dengan Tes Wawasan Kebangsaan.

Konsiderans

Menjaga Benteng Terakhir KPK

Untuk membubarkan Perseroan Terbatas yang melanggar kepentingan umum, kejaksaan perlu memohon pembubaran ke pengadilan. Sementara untuk membubarkan Ormas, cukup sepihak dengan keputusan menteri. Kenapa?

Sengkarut Hukum Pembubaran Ormas

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.