Pembebasan lahan tetap menjadi hambatan klasik pembangunan infrastruktur di Indonesia. Makin tak menentu, karena peraturan perundangan untuk menuntaskan hal itu tak kunjung rampung dibahas.
Tersendatnya pembahasan RUU Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Publik ikut memberi kontribusi konflik pembebasan lahan untuk kepentingan umum masih terjadi. Tanpa aturan ini, proses pembebasan lahan demi pembangunan sering menemui hambatan. Akibatnya, banyak proyek yang terhambat meski banyak investor yang siap berinvestasi.
Namun, tersendatnya pembahasan RUU itu tak menghentikan kehendak pemerintah. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan teknis satu UU sudah disusun pemerintah. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), Dedy Supriadi Priatna. “Kini tengah disusun draft RPP sebagai aturan teknis RUU tersebut,” terangnya di Jakarta, Rabu (23/2).
Dia melanjutkan, “Biasanya setelah UU disahkan, proses penyusunan aturan PP masih memerlukan waktu hingga satu tahun.”
Dengan ‘mencuri start’ seperti ini, Dedy berharap proses pelaksanaan aturan UU Pembebasan Tanah tidak terlalu lama. “Jadi implementasi pembebasan lahan bisa segera dijalankan. Tidak terkendala ketiadaan aturan teknis lagi,” katanya.
Menurut Dedy, tim penyusun RPP terus memantau perkembangan pembahasan RUU di DPR. Setiap ada perubahan aturan dalam RUU, tim teknis akan menyesuaikan dalam RPP. “Kita menyadari dinamika di DPR sangat tinggi. Karena itu, kita selalu monitori perubahan pasal atau aturannya,” jelasnya.
RUU ini sendiri diharapkan bisa selesai dalam enam bulan ke depan. Dedy optimis target ini bisa tercapai. “Sinyal DPR sudah positif untuk segera menyelesaikannya paling lama enam bulan lagi,” kata dia.
Pecepatan penyusunan aturan teknis ini senada dengan permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam rapa kerja nasional di Istana Bogor, Senin (21/2), SBY meminta komitmen semua pihak dalam penyusunan program percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Bahkan, ia mengkritik pembangunan infrastruktur transportasi di DKI Jakarta yang menurutnya hanya pepesan kosong.
"Saya sudah kenyang dengan banyak komitmen. Komitmen membangun transportasi di Jakarta, infrastruktur di DKI, luar biasa banyaknya 10 tahun ini, hanya pepesan kosong tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu. Stop seperti itu," sergahnya sebagaimana diberitakan banyak media.
Pada rapat kerja tersebut, SBY berharap nilai investasi pada proyek infrastruktur dan noninfrastruktur selama 10 tahun mendatang dapat mencapai 200 miliar dollar AS atau mencapai Rp 2.000 triliun. Investasi ini diharapkan datang dari BUMN, pihak swasta dalam negeri dan luar negeri, mitra negara sahabat, dan lainnya.
Menurut Dedy, Konferensi Internasional yang akan dilaksanakan pertengahan April nanti diharapkan bisa menjadi pendorong peningkatan nilai infrastruktur tersebut. Sebab, konferensi ini melibatkan partisipasi banyak pihak. Selain pemerintah dan perusahaan swasta, beberapa provinsi unggulan dan kedutaan asing juga ambil bagian. “Kegiatannya dipimpin oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN),” pungkasnya.
