25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK
Berita

25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK

Para Pemohon mempertegas uji formil dan inkonstitusionalitas Dewan Pengawas KPK yang dinilai mengganggu independensi KPK.

Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit

 

Menurutnya, penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU terpenuhi. “Atas dasar itu, Pemohon meminta MK menyatakan Perubahan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pintanya.

 

Dalam permohonan uji materilnya, Zico pun mempersoalkan syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR yang telah diatur Pasal 29 UU KPK. Menurutnya, pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang baru menuai pro dan kontra. Seharusnya ada mekanisme atau upaya hukum melalui (pembuktian) pengadilan untuk membuat terang proses pemilihan pimpinan KPK itu demi menghilangkan fitnah atau polemik di masyarakat.

 

Karena itu, dalam petitum provisinya, Para Pemohon meminta MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan (membatalkan) pelantikan lima anggota KPK terpilh. Selain itu, pembentukan Perubahan UU KPK tersebut mengabaikan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur adanya prinsip keterbukaan, sehingga mesti dibatalkan.   

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info