Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengatakan di tengah kondisi meningkatnya penyebaran Covid-19, dibutuhkan ketegasan pemerintah dan aparat penegak hukum melalui instrumen penegakan sanksi dalam setiap norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Salah satunya sebagaimana diatur dalam Perpres 14/2021 tersebut.
“Namun aturan yang jauh lebih ideal meningkatkan kesadaran atau kepatuhan akan pentingnya vaksin yang mudah didapat, efektif, tidak menimbulkan ekses negatif, dan memberi antibodi signifikan untuk mencegah virus, tidak semata-mata karena ada sanksi hukum. “Sebetulnya yang seharusnya dilakukan meyakinkan publik tentang sisi-sisi positif vaksin dan menimalisir negatif vaksin tersebut,” kata Suparji saat berbincang dengan Hukumonline, Rabu (7/7/2021).
Di sisi lain, pengaturan sanksi memang diperlukan dalam kondisi kekinian, mulai sanksi pidana administratif, sanksi pidana denda, hingga pidana badan (penjara). Tapi, pidana badan seharusnya dihindari karena malah akan menimbulkan masalah complicated di tengah over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). “Kalau mau lebih kuat dan tepat itu sanksi denda,” ujarnya.
Senior Partner Guido Hidayanto & Partners, Mohamad Kadri mendukung penuh materi muatan Perpres 14/2021 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada Februari 2021 lalu. Menurutnya, dengan adanya beleid tersebut, vaksinasi Covid-19 menjadi imperatif (perintah yang bersifat wajib karena disertai sanksi administratif atau denda. Tentunya dengan adanya pengecualian bagi yang tidak masuk kriteria wajib vaksinasi.
“Saya sih mendukung ini agar di negara kita cepat tercapai herd immunity. Jika mayoritas rakyatnya sudah vaccinated, gratis kan. Supaya kita bisa nonton konser atau bola seperti di Spanyol dan menganggap Covid-19 seperti flu biasa seperti rencana di negara tetangga,” harapnya.