Pemerintah mengakui tidak mudah menyelesaikan masalah pertanahan dan agraria di Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) M. Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/1/2023) lalu. Dalam kesempatan itu, Mahfud menyebut ada potensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan untuk menangani persoalan pertanahan.
Menanggapi pernyataan itu, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan pengadilan pertanahan itu bukan rencana dan gagasan baru. Wacana itu berulang kali diusung antara lain melalui RUU Pertanahan tahun 2019 dimana ada bab khusus tentang Pengadilan Pertanahan.
“Memang pengadilan pertanahan diperlukan, tapi yang perlu diperhatikan dan dikritisi adalah konflik atau masalah pertanahan tidak bisa digeneralisir, jadi sengketa pertanahan biasa yang penyelesaiannya bisa efektif dilakukan di pengadilan,” kata Dewi Kartika saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Baca Juga:
- Beberkan Masalah Pertanahan, Mahfud MD Sebut Potensi Pengadikan Khusus Pertanahan
- Mendorong Kembali RUU Pertanahan Masuk Prolegnas
Dewi mencatat selama ini kasus pertanahan berproses sampai ke pengadilan, seperti pengadilan tata usaha negara (TUN), perdata, dan pidana. Menurutnya, mekanisme pengadilan, termasuk pengadilan khusus pertanahan dirasa tidak efektif untuk menangani konflik agraria yang bersifat struktural.
Dalam banyak kasus, Dewi menyebut pihak pemerintah sering mengarahkan masyarakat yang menjadi korban konflik agraria struktural untuk membawa perkaranya ke pengadilan. Padahal, faktanya banyak putusan pengadilan dalam perkara pertanahan dan agraria tidak efektif saat eksekusi. Misalnya, ada putusan berkekuatan hukum tetap, tapi tidak bisa dilakukan eksekusi.
Ironisnya, pengadilan kerap menjadi tempat berkembangnya mafia peradilan yang bekerja sama dengan mafia tanah. Dewi menghitung banyak kasus dimana mafia tanah sering menggunakan celah hukum di pengadilan. Misalnya, antar mafia tanah menggunakan modus saling menggugat, pemenanganya adalah mafia itu sendiri. Korbannya masyarakat yang pasti kalah ketika berhadapan dengan mafia karena memiliki akses dan jejaring termasuk di pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut, Dewi mengingatkan sedikitnya 3 hal terkait pengadilan khusus pertanahan. Pertama, jangan sampai pengadilan khusus pertanahan itu menjadi suaka bagi mafia tanah, sehingga mereka seolah mendapat legitimasi hukum melalui pengadilan. Oleh karena itu, perkara yang bisa masuk pengadilan tidak bisa digeneralisir untuk semua masalah pertanahan.
Kedua, majelis hakim yang menangani perkara di pengadilan khusus pertanahan harus memiliki pemahaman terhadap hukum dan politik pertanahan di Indonesia. Ketiga, KPA sejak lama sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk membangun mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan membentuk lembaga atau komisi khusus yang menangani konflik agraria struktural. “Jadi bukan tidak boleh peradilan pertanahan, tapi sebelum menuju pengadilan pertanahan harus ada masa transisi itu (transitional justice) untuk pemenuhan rasa keadilan,” ujar Dewi.
Ia menerangkan lembaga yang bersifat ad hoc itu ditujukan untuk menangani korban konflik agraria struktural yang diwariskan dari masa kolonial Belanda, orde baru, sampai reformasi. Komisi khusus ini sifatnya tak sekedar menerbitkan keputusan hukum, tapi juga memulihkan hak-hak masyarakat atas tanah yang sejak lama dirampas atau harus dipulihkan karena dampak asas domein verklaring atau klaim negara atas tanah dan hutan. Setelah semua kasus agraria struktural itu selesai, baru kemudian perlu dibentuk pengadilan pertanahan.
Dewi mengingatkan dalam menangani masalah pertanahan dan agraria jangan terjebak pada kewenangan Kementerian ATR/BPN. Padahal, banyak juga masalah tanah yang berada di kawasan hutan. Sebagaimana diketahui, kawasan hutan merupakan wilayah yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Masalah pertanahan tidak bisa hanya melihat kewenangan ATR/BPN saja karena selama ini menjadi persoalan ketika konflik agararia antara masyarakat dengan wilayah konsesi HTI, Perhutani, bisnis konservasi, tukar guling kawasan hutan dengan tambang selama ini tidak bisa tersentuh,” imbuhnya.
