Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan aset terus didorong oleh publik. Hanya saja perlu diketahui bahwa perampasan aset dalam perkara korupsi kerap dipahami secara keliru sebagai penyitaan seluruh harta milik terpidana. Padahal, hukum pidana membatasi secara tegas jenis aset apa saja yang dapat dirampas negara agar upaya pemulihan kerugian keuangan negara tidak berubah menjadi perampasan sewenang-wenang yang melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia (HAM).
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) Gaza Carumna Iskadrenda menjelaskan secara doktrinal terdapat tiga kategori aset yang dapat dirampas dalam perkara korupsi. Pembagian ini penting guna memahami batas-batas kewenangan negara dalam melakukan perampasan aset, sekaligus membedakannya dari sekadar penyitaan seluruh kekayaan terpidana.
“Tiga jenis aset itu adalah instrumentum sceleris, objectum sceleris, dan fructum sceleris,” kata Gaza dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FH Undip, Selasa (23/12/2025).
RUU Perampasan Aset Bukan untuk Menakuti Publik
Akademisi Usul RUU Perampasan Aset Tanpa Menunggu Tindak Pidana
Kategori pertama yakni instrumentum sceleris merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Aset dalam kategori ini dapat berupa kendaraan, peralatan, atau sarana lain yang secara langsung dipakai untuk memfasilitasi perbuatan korupsi. Sebab, fungsinya sebagai alat kejahatan, aset ini pada prinsipnya dapat dirampas oleh negara.
Kategori kedua adalah objectum sceleris yakni objek atau sasaran dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam konteks korupsi, objek tersebut umumnya berupa keuangan negara, anggaran publik, atau dana tertentu yang diselewengkan. “Uang negara yang dikorupsi jelas merupakan objek kejahatan dan dapat dirampas untuk dikembalikan ke kas negara,” ujar Gaza.
Kategori ketiga adalah fructum sceleris yaitu hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Aset ini bisa berupa uang, properti, saham, atau bentuk kekayaan lain yang berasal langsung maupun tidak langsung dari perbuatan korupsi. Menurut Gaza, kategori inilah yang paling sering menjadi fokus perampasan aset dalam praktik penegakan hukum.
Namun, Gaza menekankan bahwa pembagian tersebut menunjukkan perampasan aset tidak bersifat tanpa batas. Tidak semua harta kekayaan terpidana otomatis dapat dirampas. Hanya aset yang memiliki hubungan kausal dengan tindak pidana yang dapat dijadikan objek perampasan.
