Publik berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memperkuat penegakan hukum tindak pidana, terutama yang bermotif ekonomi. UU yang kuat bukan berarti memberikan kewenangan besar kepada aparat, tapi yang penting sifatnya jelas dan terbatas.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Edi Pranoto, mengatakan UU yang kuat itu memberi kewenangan yang cukup, jelas, terbatas, dapat diuji, dan akuntabel. Dia mengusulkan setiap tindakan yang diatur RUU perlu dibatasi sedikitnya 4 pagar utama.
Pertama, legalitas, harus jelas siapa yang berwenang, dari mana sumber kewenangan, objek apa yang bisa dikenakan tindakan dan tujuannya apa. Kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tindakan negara harus cermat, tidak berpihak, transparan, proporsional, berorientasi kepentingan umum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, proporsionalitas, semakin besar intervensi kepada hak milik warga, semakin kuat alasan dan kontrol yang diperlukan. Keempat, perlindungan hukum harus tersedia, hak untuk didengar, mengajukan keberatan, pengujian yudisial, pengembalian aset dan kompensasi ketika tindakan negara ternyata tidak sah.
Baca juga:
- Jangan Asal Rampas, RUU Perampasan Aset Harus Perketat Pembuktian
- RUU Perampasan Aset dan Urgensi Lembaga Pengawas
Alur konstitusional RUU ini dimulai dari prinsip negara hukum, yakni setiap tindakan dibatasi hukum, dapat diuji melalui mekanisme hukum. Tujuannya tak sekedar menjaga ketertiban, tapi juga melindungi kepentingan umum dan memastikan sumber daya publik digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Tindak pidana korupsi dan kejahatan bermotif ekonomi merugikan keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melemahkan kepercayaan publik, dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya dinikmati rakyat. Pemulihan dan perampasan aset harus dilakukan secara konstitusional.
















