Ketiga, Timboel mengusulkan agar pemerintah dan direksi BPJS Kesehatan melakukan penegakan hukum. Dia mencatat jumlah peserta PPU per 30 Juni 2017 masih rendah, hanya 10,54 juta jiwa. Padahal regulasi yang ada sudah memberi dasar hukum yang kuat bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan penegakan hukum, apalagi ada PP No.86 Tahun 2013 yang memuat sanksi. Jumlah peserta PPU BPJS Ketenagakerjaan sekarang mencapai 24 juta jiwa. Jika BPJS Kesehatan mampu meningkatkan jumlah peserta PPU menjadi 20 juta jiwa, iuran yang terkumpul dari peserta PPU selama setahun bisa mencapai Rp40 triliun. Belum lagi kenaikan upah minimum setiap tahun yang otomatis menambah presentase besaran iuran yang dibayar PPU.
Keempat, menaikkan batas atas iuran PPU dari Rp8 juta menjadi Rp12 juta. Jika batas atas iuran hanya Rp8 juta maka iuran yang dibayar per orang maksimal sebesar Rp400 ribu. Ketika batas atas itu naik menjadi Rp12 juta, iuran yang dibayar setiap peserta PPU maksimal Rp600 ribu.
(Baca juga: 5 Kelemahan Regulasi Iuran dan Denda BPJS Kesehatan).
Kelima, mengevaluasi pembiayaan kapitasi dan Indonesian Case Base Groups (INA-CBGs). Timboel mencatat total dana kapitasi yang dibayar BPJS Kesehatan dalam satu semester di tahun 2017 sebesar Rp6,6 triliun. Jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebanyak 72,8 juta. Ini berarti setiap kunjungan peserta ke FKTP membutuhkan biaya Rp90.659. Jumlah itu relatif mahal dibandingkan rata-rata kunjungan ke klinik swasta yang membutuhkan biaya Rp60 ribu per kunjungan.
Selain kapitasi, pembiayaan melalui INA-CBGS juga perlu dikaji. Data semester pertama 2017 menunjukan jumlah kunjungan rawat jalan di fasilitas rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) mencapai 29,2 juta dan rawat inap 4,02 juta. Total kunjungan 33,22 juta itu menghabiskan dana Rp34 triliun. Mengacu data itu biaya paket INA-CBGs untuk satu kali kunjungan ke FKRTL sebesar Rp1.023.479. Biaya itu tergolong besar dan patut jadi perhatian pemerintah. Besarnya pembiayaan INA-CBGs itu menurut Timboel harus diwaspadai karena berpotensi bersinggungan dengan fraud atau tindak kecurangan.
Dengan menempuh beberapa kebijakan itu Timboel berharap program JKN bisa mengatasi masalah defisit. Tercatat sejak 2014 sampai saat ini jumlah defisit semakin besar, tahun 2014 (Rp3,3 trilun), 2015 (Rp5,7 triliun), 2016 (Rp9,7 triliun) dan semester 1 tahun 2017 sebesar Rp6,5 triliun. Akhir Agustus 2017 jumlah defisit meningkat jadi Rp8,5 triliun. “Saya memperkirakan defisit sampai akhir 2017 bisa mencapai Rp12 triliun,” pungkasnya.
















