Perlombaan Legal Opinion Competition 2024 yang diselenggarakan Hukumonline berlangsung seru. Sebanyak 44 perguruan tinggi ikut meramaikan kegiatan ini dan bersaing untuk lolos babak penyisihan. Dewan juri sibuk memeriksa dan menilai berkas peserta pada sejak 7-15 November 2024.
Berbagai aspek yang dinilai antara lain penggunaan dasar dan teori hukum, kekuatan analisis, kesimpulan dan penyelesaian masalah, sistematika penulisan dan lainnya. Beragam cara bisa digunakan untuk menyusun opini hukum yang kuat dan komprehensif.
Manager legal Planning & Data Management PT Pertamina Hulu Energi, Raden Krishna Agithama, berbagi tip tentang teknik dan strategi menyusun opini hukum. Menurutnya tak ada definisi yang baku tentang opini hukum atau legal opinion. Tapi secara umum dapat dipahami opini hukum adalah pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya.
Kenapa opini hukum harus dibuat sesuai fakta?. Sebab berangkat dari fakta itu akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan klien. Legal opinion harus ditulis dalam bahasa yang lugas, tegas, dan jelas, disampaikan secara sistematis. Tujuannya agar klien mudah memahami opini hukum tersebut. Sekalipun legal opinion sifatnya nasihat dan tidak mengikat tapi ada tanggungjawab yang melekat bagi konsultan hukum yang membuatnya.
“Legal opinion sangat krusial karena akan memberikan pemahaman komprehensif terkait risiko hukum yang mungkin timbul dalam suatu tindakan atau keputusan,” kata pria yang disapa Agi itu dalam kegiatan Exclusive Sharing Session: Legal Opinion Writing: Teknik dan Strategi Menyusun Opini Hukum yang Kuat dan Komprehensif, Jumat (15/11/2024).
Baca juga:
- Simak! Kiat Penting dalam Menyusun Legal Opinion
- Bersaing Sengit, Hukumonline Legal Opinion Competition 2024 Masuk Babak Penyisihan Berkas
- 44 Kampus Hukum Ternama Berpartisipasi dalam Hukumonline Legal Opinion Competition 2024 Mengangkat tema ESG, kompetisi Hukum
Struktur opini hukum terdiri dari 5 bagian. Pertama, menguraikan fakta-fakta baik yang diketahui oleh konsultan hukum berdasarkan wawancara dengan klien, hasil uji tuntas (due diligence). Data dan informasi bisa juga diambil dari pemberitaan di media, literatur publik seperti surat edaran Bursa Efek Indonesia jika perusahaan terkait berstatus Tbk.
