Dua orang hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara terpapar Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Hal itu mulanya diketahui dari adanya sidang perdata wanprestasi dengan nomor perkara 196/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr.
Dari informasi yang diperoleh hukumonline, seharusnya pada Selasa (13/4) kemarin merupakan sidang pertama, namun harus ditunda selama dua pekan lantaran ada dua hakim yang menangani perkara terpapar Covid-19.
Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Jakarta Utara Djuyamto mengatakan dua orang hakim yang menangani perkara itu hanya sebagian dari total hakim yang terpapar Covid-19. “Di PN Jakut ada 6 orang hakim yang kena covid-19,” ujarnya kepada Hukumonline.
Ia menerangkan sebenarnya PN Jakarta Utara telah mencoba mengurangi resiko kerumunan dengan melakukan dua kali penutupan pelayanan yaitu pada 1-5 April 2021. Kemudian penutupan pelayanan kembali dilakukan sejak 8-12 April 2021, sehingga sidang pada 13 April kemarin merupakan pembukaan pelayanan pengadilan setelah dilakukan penutupan.
Djuyamto mengakui keenam hakim tersebut terpapar pada tanggal berbeda sebelum dilakukan penutupan pelayan pada April 2021 kemarin. “Terpapar sejak tanggal 27 Maret ada yang sejak tanggal 29 Maret ada yang sejak tanggal 31 Maret 2021,” tuturnya. (Baca: 8 Orang Aparat Peradilan Meninggal Karena Covid-19)
Meskipun ada sejumlah hakim yang terpapar Covid-19, ia menekankan bahwa pelayanan terhadap masyarakat. “Secara umum penundaan tersebut tidak mengganggu proses penanganan perkara,” tegasnya.
Tidak hanya kali ini saja ada aparatur PN Jakarta Utara yang terpapar Covid-19. Pada September lalu, seorang hakim dan tujuh pegawai di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara dinyatakan positif Covid-19 dan pelayanan terhadap masyarakat juga sempat dihentikan. Menurut Djuyamto delapan orang terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan rapid test dan swab test pada awal September lalu.
"Swab test yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara pada hari Sabtu 3 September 2020, kepada beberapa hakim dan karyawan PN Jakarta Utara," ucap Djuyamto kala itu.
Demi memutus mata rantai penyebaran dan sterilisasi kompleks pengadilan, PN Jakut menghentikan sementara pelayanan. “Pimpinan PN Jakarta Utara memutuskan untuk mengambil kebijakan dengan menghentikan pelayanan pengadilan baik layanan persidangan maupun layanan non persidangan selama tujuh hari kerja sejak hari Rabu tanggal 9 September 2020," ujar Djuyamto.
MA sendiri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait dengan pandemi salah satunya dalam 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya –sebagaimana diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020—sebenarnya sudah memberikan acuan bagaimana sidang dilaksanakan.
Sidang kepailitan adalah perkara yang prosesnya dibatasi jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, SEMA menyebutkan: ‘Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya, hakim dapat menunda pemeriksaan walaupun melampaui tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Cuma, Panitera harus mencatat dalam Berita Acara Sidang mengenai adanya keadaan luar biasa.
Selain itu, disebutkan pula dalam SEMA, jika ada perkara yang tetap harus disidangkan, maka majelis dapat menunda persidangan dan membatasi jumlah pengunjung sidang; deteksi suhu tubuh sebelum sidang dan melarang kontak fisik; dan para peserta sidang dapat menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan.
















