Dalam penanganan perkara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Mabes Polri kekeuh bukti-bukti yang mereka miliki cukup untuk menyeret dua pimpinan KPK non aktif ini ke pengadilan. Hal ini acap kali dikemukakan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam setiap kesempatan, termasuk dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, KPK, dan Kejaksaan.
Dan karena keyakinannya itu, penyidik kembali melimpahkan berkas Bibit ke penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (24/11) lalu. Padahal, sebelumnya, Presiden sudah memberikan arahan bahwa sebaiknya kasus Chandra dan Bibit diselesaikan di luar pengadilan. Namun, karena yakin memilki bukti yang kuat untuk menyeret Chandra dan Bibit ke pengadilan, penyidik tidak mau mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
Alhasil, berkas Chandra sudah dinyatakan P21, dan berkas Bibit, sampai saat ini masih diteliti. Meski demikian, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy sudah memberikan sinyalemen untuk tidak membawa berkas kedua pimpinan KPK non aktif ini ke pengadilan.
Sinyalemen ini diwujudkan dalam bentuk pengkajian yang sekarang sedang dilakukan pihak Kejaksaan untuk mempertimbangkan apakah penghentian penuntutan atau deponeering dapat dilakukan. Belum jelas apa langkah Korps Adyaksa ini selanjutnya. Tapi, yang pasti Marwan pernah mengungkapkan bahwa untuk melakukan deponeering membutuhkan waktu yang cukup lama.
Karena, Jaksa Agung tidak dapat seorang diri merumuskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Mahkamah Agung, DPR, premarital, dan lembaga lainnya harus diikutsertakan untuk merumuskannya. Dengan begitu, opsi SKPP lah yang tertinggal. Dan untuk menerbitkan SKPP, Kejaksaan harus menyatakan lengkap terlebih dahulu berkas Chandra dan Bibit.
Manakala SKPP ini adalah opsi yang akan dipilih penuntut umum, tentunya harus dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP penghentian penuntutan dapat dilakukan karena tiga hal. Yakni, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.
