Dalam penanganan perkara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Mabes Polri kekeuh bukti-bukti yang mereka miliki cukup untuk menyeret dua pimpinan KPK non aktif ini ke pengadilan. Hal ini acap kali dikemukakan Kapolri Bambang Hendarso Danuri dalam setiap kesempatan, termasuk dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, KPK, dan Kejaksaan.
Dan karena keyakinannya itu, penyidik kembali melimpahkan berkas Bibit ke penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa (24/11) lalu. Padahal, sebelumnya, Presiden sudah memberikan arahan bahwa sebaiknya kasus Chandra dan Bibit diselesaikan di luar pengadilan. Namun, karena yakin memilki bukti yang kuat untuk menyeret Chandra dan Bibit ke pengadilan, penyidik tidak mau mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).
Alhasil, berkas Chandra sudah dinyatakan P21, dan berkas Bibit, sampai saat ini masih diteliti. Meski demikian, Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy sudah memberikan sinyalemen untuk tidak membawa berkas kedua pimpinan KPK non aktif ini ke pengadilan.
Sinyalemen ini diwujudkan dalam bentuk pengkajian yang sekarang sedang dilakukan pihak Kejaksaan untuk mempertimbangkan apakah penghentian penuntutan atau deponeering dapat dilakukan. Belum jelas apa langkah Korps Adyaksa ini selanjutnya. Tapi, yang pasti Marwan pernah mengungkapkan bahwa untuk melakukan deponeering membutuhkan waktu yang cukup lama.
Karena, Jaksa Agung tidak dapat seorang diri merumuskan apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Mahkamah Agung, DPR, premarital, dan lembaga lainnya harus diikutsertakan untuk merumuskannya. Dengan begitu, opsi SKPP lah yang tertinggal. Dan untuk menerbitkan SKPP, Kejaksaan harus menyatakan lengkap terlebih dahulu berkas Chandra dan Bibit.
Manakala SKPP ini adalah opsi yang akan dipilih penuntut umum, tentunya harus dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP penghentian penuntutan dapat dilakukan karena tiga hal. Yakni, apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.
Mengingat sikap Polri yang bersikukuh ingin membawa perkara Chandra dan Bibit ini ke pengadilan. Bisa saja penyidik mengajukan keberatan terhadap penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Mekanismenya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 77 butir a KUHAP adalah melalui praperadilan.
“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan“.
Atas kemungkinan SKPP itu, Kadiv Humas Mabes Polri Nanan Sukarna belum dapat memastikan apakah penyidik akan menggunakan mekanisme praperadilan. Nanan mengatakan akan menunggu terlebih dahulu sikap penuntut umum. Apabila memang benar perkara Chandra dan Bibit ini akan dihentikan, penyidik lah yang nantinya akan menentukan sikap. “Ini kan bukan lembaga antar lembaga, tetapi penyidik dengan penuntut umum. Jadi nanti kita lihat saja. Itu tergantung penyidik,” ujarnya.
Namun, pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar menyatakan sebaiknya penyidik tidak menempuh langkah praperadilan ini. Pasalnya, Presiden sudah memberikan arahan supaya perkara Chandra dan Bibit ini tidak dilanjutkan ke pengadilan. “Kalau melihat esensi dari arahan Presiden, itu kan agar diselesaikan di luar pengadilan. Sehingga, kalau Polisi tetap ngotot, normatifnya sudah benar, dan sebagainya. Ini kan sebenarnya akan jadi bertentangan. Karena kecenderungan masyarakat tidak percaya dengan proses yang dilakukan oleh Polisi dan Jaksa“.
Harusnya, Bambang melanjutkan, “Polisi bisa menangkap esensi itu. Kalau polisi belum bisa menangkap itu, masih bersikukuh, maka cenderung ini akan bertentangan lagi. Jadi membangkitkan (kembali) rasa ketidakpercayaan masyarakat. Konfliknya malah tidak selesai dan makin berkepanjangan“.
Oleh sebab itu, pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) ini mengatakan apabila nanti SKPP benar-benar diterbitkan, penyidik sebaiknya tidak mengajukan praperadilan. “Karena nanti akan bertentangan dengan arahan presiden dan kehendak dari masyarakat. Jadi, sebaiknya tidak usah lah. Makanya, Presiden mengatakan perbaikilah lembagamu. Benahi semua aparat penegak hukum, koreksi semua proses yang sudah berjalan, dan berantas mafia peradilan. Itu jelas itu arahan SBY,“ pungkasnya.
