Dalam praktik peradilan perdata, kuasa hukum tergugat biasanya akan langsung mengajukan eksepsi error in persona, jika ada kesalahan terkait identitas formal si tergugat. Hal itu sebenarnya juga sudah dilakukan Timboel di dalam eksepsinya. Tapi apa lacur, hakim tidak terlalu mempersoalkannya. Ini namanya diskriminatif. Kalau gugatan buruh salah ketik, di-NO (niet ontvankelijk atau tidak diterima hakim, red). Tapi dalam kasus ini, hakim cuma membolehkan pengusaha salah ketik.
Selain masalah salah ketik nama, Timboel juga menyoroti mengenai perbedaan tanggal dan nomor yang tertera dalam surat kuasa dengan yang terdapat dalam gugatan. Bagi Timboel, kesalahan itu adalah masalah mendasar yang sepatutnya dipertimbangkan hakim. Namun, hakim kembali mengabaikan permasalahan itu.
Kesalahan majelis hakim, lanjut Timboel, tidak hanya pada masalah formalitas gugatan saja. Menurutnya, hakim juga mengabaikan fakta hukum di persidangan yang terkait dengan pokok perkara.
Ia merujuk pada salah satu keterangan saksi Erman Rahman. Erman adalah atasan langsung Viddi di Bank Mandiri. Di dalam persidangan, Erman menunjukkan bagaimana dedikasi dan loyalitas Viddi terhadap Bank Mandiri. Bu Viddi tidak pernah melakukan pelanggaran selama bekerja. Sebaliknya, saksi Erman malah menunjukkan bahwa bu Viddi adalah karyawan yang memiliki prestasi kerja yang luar biasa.
Rita Olivia Tambunan, Sekretaris Eksekutif Trade Union Right Centre (TURC), angkat bicara mengenai putusan hakim. Ia khawatir putusan ini akan dijadikan rujukan bagi majelis hakim yang lain dalam menangani perkara serupa. Kalau sudah begitu, akan sangat mengancam kebebasan buruh untuk berserikat, cetusnya.
Bagi Rita, putusan hakim dalam perkara ini semakin membuktikan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tak lain hanya corong undang-undang. Dengan berpedoman pada hukum acara perdata yang kaku, PHI semakin terjebak hanya pada masalah legal formal. Alhasil jangankan menemukan hukum, menafsirkan hukum saja hakim tidak berani melakukannya.
Dalam kasus ini, lanjut Rita, hakim terlalu kaku membaca PKB dan PDP yang berlaku di Bank Mandiri. Soal tuntutan penggantian direksi Bank Mandiri yang digelontorkan SPBM seharusnya jangan dilihat sebagai bentuk intervensi SPBM terhadap manajemen. Tapi lebih pada akumulasi kekecewaan SPBM atas kebijakan direksi yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan pegawai. Nah, harusnya hakim bisa menganalisa hingga kesitu.
















