Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Syarief Hasan merasa optimis adanya ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) mampu membuka peluang usaha bagi para pelaku KUKM, khususnya dalam upaya memperbesar produksi. Menurutnya, dengan berkembangnya ACFTA, dipastikan volume perdagangan akan meningkat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, Senin (22/2), Syarief Hasan mengatakan, UKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan, karena mereka menjual sesuai selera pasar tanpa membedakan asal-usul barang tersebut.
Ia menenkankan, Kementerian Koperasi dan UKM akan memfokuskan pada penguatan daya saing KUKM melalui penanganan isu-isu domestik. Di antaranya penyederhanaan prosedur perizinaan bagi KUKM, penguatan sentra UKM, serta perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). ”Untuk masalah ini, kami sudah melakukan koordinasi dengan aparat pusat dan daerah. Selain itu, kami juga menata produk-produk yang diproduksi KUKM,” ujarnya.
Syarief mengakui, kementeriannya belum siap 100 persen dalam menghadapi ACFTA yang berjalan saat ini. Soalnya masih ada beberapa sentra UKM yang perlu dibenahi. Selain itu, pihaknya juga masih menunggu hasil proses renegosiasi ACFTA yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan. ”Kalau ditanya siap tidak siap, ya, harus siap. Tapi saya akui, ada beberapa sentra UKM yang masih perlu dilakukan pembenahan, dan kita harus tetap konsisten untuk menyelesaikan masalah pembenahan dan kesiapan ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Syarief Hasan juga menegaskan, pihaknya akan tetap memprioritaskan pelatihan bagi para pelaku UKM di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, pelatihan terhadap pelaku KUKM di daerah harus tetap dilakukan, mengingat itu diperlukan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan bagi para pelaku KUKM.
Untuk mewujudkan target program pelatihan tersebut, katanya, kementerian tengah melakukan analisis data yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia KUKM, guna memperoleh gambaran mengenai kondisi serta permasalahan yang ada. Dengan demikian, konsep yang akan disusun akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi.
Dalam rangka memperlancar program pelatihan yang diterapkan, Syarif mengatakan, Kementerian KUKM telah menggandeng beberapa organisasi, misalnya Koperasi Unit Desa dan Dewan Koperasi Indonesia. Ia mengaku, ada beberapa anggota organisasi itu yang juga menjadi pengurus di dalam organisasi pelatihan yang kementerian gelar. “Nanti ke depannya, diharapkan akan mampu memberikan akses untuk mempermudah pengajuan kredit perbankan bagi pelaku KUKM,” tukasnya.
DPR Tagih Dua RUU
Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR mendesak agar Kementerian Koperasi dan UKM segera menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Koperasi dan RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. DPR mempertanyakan lamanya penyerahan draf kedua RUU tersebut. Padahal, keduanya masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010.
“Dari hasil rapat kami di prolegnas pada minggu kemarin, kita sudah masukkan RUU Lembaga Keuangan Mikro untuk diselesaikan pada tahun 2010. Begitu juga dengan RUU tentang Koperasi,” kata Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto.
Menjawab pertanyaan itu, Syarief Hasan mengatakan, pihaknya siap memberikan draf RUU tentang Koperasi dan RUU Lembaga Keuangan Mikro dalam waktu dekat kepada Komisi VI DPR untuk dibahas. Saat ini, katanya, kedua draf RUU tersebut tinggal menunggu paraf dari Menteri Perdagangan.
