Azmun pada tingkat kasasi dihukum dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor sehingga mendekam di penjara selama 12 tahun. Ditambah denda Rp500 juta subsider kurungan enam bulan dan keharusan membayar uang pengganti Rp19,83 miliar subsider empat tahun penjara.
Sedangkan Al Amin yang menerima suap Rp2,3 miliar untuk dibadi-bagi anggota DPR lain, oleh majelis kasasi hanya dihukum penjara delapan tahun, dengan Pasal 12 huruf a. Ditambah membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara.
Menurut Chandra, seharusnya Al Amin dihukum berat karena didakwa dengan pasal khusus. Karena dia menerima suap terkait kewenangannya selaku anggota DPR yang dapat memberikan persetujuan rencana pelepasan kawasan hutan lindung.
Dengan kewenangan itu, ada dampak lain dengan perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi pelabuhan. Yaitu dampak kerusakan lingkungan karena perubahan fungsi ekologi kawasan hutan lindung. Bukan tak mungkin anggaran negara bakal keluar untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan.
Sehingga, lanjut Chandra dakwaan Al Amin seharusnya menggunakan Pasal 3 subsidair Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Lalu juncto Pasal 18 huruf a UU Tipikor yang menyasar tanggung jawab korporasi guna membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang timbul.
Saat vonis, untuk menarik uang pengganti pada korporasi, dapat diterapkan Pasal 39 KUHP. Yaitu perampasan barang hasil kejahatan atau yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Sehingga semua aset korporasi yang digunakan untuk kejahatan, menurutnya dapat dirampas guna memaksimalkan ganti rugi. “Sayangnya, alternatif ini belum pernah dicoba. Pun sewaktu saya masih aktif, baru saya disadari setelah tidak menjabat,” paparnya.
Cara lain, lanjut Chandra, jika terdakwa didakwa menggunakan pasal khusus, maka untuk menarik ganti rugi adalah melakukan penggabungan tuntutan pidana dengan gugatan ganti rugi. Hal itu, lanjutnya dimungkinkan karena diatur dalam Pasal 98 KUHAP.
