Dalam surat bernomor R-28/Press/07/2018 itu, Presiden berpandangan hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas di masyarakat. Intinya, Presiden menilai pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.
“Perbuatan yang dilakukan yang bersangkutan dipandang semata-mata sebagai upaya memperjuangkan diri dalam melindungi kehormatan dan harkat martabatnya sebagai seorang perempuan dan seorang ibu,” tulis Presiden dalam suratnya.
Menurutnya, lantaran tak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan melalui proses peradilan, Presiden mengharapkan kesediaan DPR untuk memberi pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Jokowi memiliki keinginan memberi amnesti kepada Baiq Nuril. Ia menyatakan kasus Baiq Nuril adalah persoalan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian seluruh pihak. “Apa yang saya terima hari ini dan saya yakin apa yang kita inginkan bersama mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” harapnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo yakin permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril melalui Presiden dengan pertimbangan DPR akan diloloskan anggota dewan. "(Permohonan) akan mulus, karena ini soal kemanusiaan, karena tidak ada yang tidak berkemanusiaan di DPR," kata Bambang Soesatyo (Bamsoet) di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/6/2019) seperti dikutip Antara.
"Soal Nuril, kami di DPR masih menunggu surat Presiden. Kalau sore ini masuk, maka besok kita akan bicarakan di paripurna pada pagi hari, siangnya kita akan rapat bamus (badan musyawarah) lalu ke komisi terkait yaitu komisi III," ujar Bamsoet.
Bamsoet berharap surat tersebut dapat selesai diproses sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada 26 Juli 2019. "Mudah-mudahan satu minggu ini dapat diselesaikan dengan baik pertimbangan DPR atas amnesti dari pada Baiq Nuril."
