Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menargetkan sepanjang tahun 2013 ini akan mengevaluasi (review) sekitar 2.500 peraturan daerah (perda) sesuai target Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM). Hingga triwulan pertama (Januari-Maret) 2013 baru terealisasi 625 Perda yang telah dievaluasi. Dan 30 di antaranya dibatalkan atau dicabut.
“Perda yang dibatalkan itu dalam arti tidak bisa diterima. Disebabkan bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan biaya ekonomi tinggi, dan sebagainya, sehingga harus diperbaiki,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Restuardy Daud di kantornya, Jumat (6/7).
Restuardy menjelaskan seluruh perda yang telah dicabut itu dikembalikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk diperbaiki bersama DPRD sesuai petunjuk teknis tim hukum Kemendagri yang ditunjuk untuk melakukan pengkajian.
“Kita memang berwenang untuk itu (mengawasi perda) sesuai Pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kita punya fungsi klarifikasi (executive review) terhadap perda,” tegasnya.
Selain itu, pemda wajib menyerahkan perda yang telah dinyatakan berlaku untuk dievaluasi pemerintah pusat. Umumnya, perda terkait dengan PBB, APBD, pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan tata ruang yang menyangkut pendapatan asli daerah (PAD).
Kemendagri juga mencatat dalam tiga tahun terakhir (2010-2012) terjadi penurunan perda yang dibatalkan. Tren penurunan pembatalan perda itu sudah terlihat sejak 2010. Pada 2010, Kemendagri mengevaluasi sebanyak 3.000 perda dan 407 perda diantaranya dinyatakan batal. Pada 2011, perda yang dievaluasi bertambah menjadi 9.000 perda dan hasilnya 351 perda dibatalkan.
Sementara pada 2012, realisasi evaluasi perda mencapai 3.000 perda. Namun, hanya sekitar 173 Perda yang dinyatakan batal. Selain itu, secara kumulatif sejak 2002 sampai 2009, Kemendagri sudah membatalkan sebanyak 1.878 perda.
“Pada 2012 ini perda yang dibatalkan kebanyakan perda yang menghambat investasi, retribusi daerah, dan Perda Air Tanah. Tetapi, mayoritas lebih dari 50 persen terkait retribusi daerah yang berakibat terjadinya pungutan ganda. Sudah dipungut pemerintah pusat tetapi mau dipungut lagi oleh pemerintah daerah,” katanya.
Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyambut positif adanya data penurunan pembatalan perda oleh pemerintah pusat. Menurutnya, ada dua kemungkinan melihat tren menurunnya jumlah pembatalan perda. Pertama, pemerintah semakin menyadari pentingnya otonomi daerah bagi daerah untuk memberdayakan urusan pemerintahannya sendiri.
“Sehingga pemerintah tidak lagi bertindak represif, seperti membatalkan perda hanya dengan alasan bertentangan dengan kepentingan pragmatis atau politik pemerintah pusat, ” ujarnya saat dihubungi hukumonline, Sabtu (6/7).
Kedua, lanjut Irman, pemerintah daerah juga semakin sadar dan cerdas menangkap kewenangan konstitusional yang dimiliki untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Akibatnya, pemerintah daerah tidak terlalu menentang produk legislasi yang dihasilkan pemerintah pusat.
Namun, dia mengingatkan sejumlah perda yang dibatalkan Kemendagri bukan melulu karena perda itu bertentangan peraturan yang lebih tinggi atau tidak sesuai tata cara pembentukan perda.
“Perda yang dibatalkan belum tentu perda itu salah, tetapi dulu bisa jadi pemerintah pusat seringkali kepentingan terganggu dengan adanya perda tertentu,” katanya.
Dia tegaskan tingginya perda-perda yang dibatalkan pemerintah cq Kemendagri sebelumnya lantaran pemerintah belum siap dengan otonomi daerah itu. Sehingga, pemerintah begitu represif dengan kewenangannya untuk membatalkan perda.
“Kalau alasan pemerintah membatalkan perda karena bertentangan dengan undang-undang, itu bukan kewenangan Kemendagri, tetapi kewenangan Kemenkumham atau MA. Jadi kalau alasan Kemendagri membatalkan perda bertentangan dengan undang-undang, itu tidak tepat,” kritiknya.
















