Pasal 303 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewaijban Pembayaran Utang (UUK) tampaknya bisa menjadi “senjata” lain dalam menangkis permohonan pailit atau permohonan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Pasal ini tidak hanya berhasil menghentikan PKPU Bank of New York terhadap Bakrieland, melainkan juga berhasil mematahkan permohonan tunda bayar yang dimohonkan PT Adhi Karya (Persero) terhadap PT Albok Boiler Industri. Landasan majelis menggunakan Pasal 303 UU Kepailitan merujuk pada jawaban PT Albok Boiler Industri.
Majelis sepakat bahwa kewenangan untuk mengadili perkara ini berada di tangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bukan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 14 Perjanjian Subkontrak Pelaksanaan Pekerjaan Boiler Turbine Generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant Design Proyek PLTU Tanjung Selor. Perjanjian yang dibuat para pihak tersebut telah memilih BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa jika tidak tercapai kesepakatan di kedua belah pihak.
Berdasarkan hal tersebut, majelis memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh dengan isi perjanjian yang mereka sepakati. Sebab, semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPErdata.
Selain berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdata, majelis juga menggunakan Pasal 3 dan 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pasal tersebut mengatur apabila ada klausul arbitrase di dalam sebuah perjanjian sebagai jalan penyelesaian sengketa, kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut tidak berada di kekuasaan pengadilan negeri.
“Hukum perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Konsekuensinya para pihak harus taat dan tunduk pada isi kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad dalam persidangan, Rabu (18/12).
Sebagai informasi, pokok sengketa antara Adhi Karya dengan Albok Boiler berawal dari Perjanjian Subkontrak Pelaksanaan Pekerjaan Boiler Turbine Generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant Design Proyek PLTU Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban kepada Albok Boiler untuk melakukan pekerjaan boiler turbin generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant
Design Proyek PLTU Tanjung Selor dalam jangka waktu 20 hari.
Terhadap proyek ini, Adhi Karya telah memberikan uang muka sebesar
Rp29,4 miliar dari total Rp145 miliar. Dari uang muka tersebut, proyek tersebut dapat diselesaikan sebanyak 20% dengan batas waktu maksimal penyelesaian pekerjaan adalah 20 Maret 2013. Namun, ketika proyek dijalankan, Albok Boiler tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
Albok berkali-kali tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan Adhi Karya terhadap beberapa pekerjaan yang tercakup dari proyek.
Contoh saja pekerjaan First Shipment, yaitu untuk pembuatan steel structure yang seharusnya selesai pada 14 November 2012, tetapi gagal.
Begitu juga dengan Second Shipment, yaitu di antaranya untuk pembuatan boiler pressure part, boiler balance part, dan steam drum yang harus diselesaikan pada 23 Januari 2012 dan Third Shipment di antaranya untuk water pump yang harus diselesaikan pada 27 Februari 2012. Namun, juga gagal.
Setelah mengirimkan surat somasi dan tetap tak berubah, Adhi memutuskan untuk menghentikan kontrak. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, Adhi meminta pengembalian uang muka ke PT Asuransi Purna Arthanugraha, sebagai penjamin. Namun, asuransi menolak karena tidak ada surat pernyataan ketidaksanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Albok Boiler.
Melihat hal ini, Adhi memohonkan permohonan PKPU terhadap Albok Boiler dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp29, 4 miliar. Meskipun Albok membuat jaminan terhadap pembayaran uang muka tersebut, Albok tetaplah pihak yang berkewajiban mengembalikan uang muka tersebut.
Pasal ini tidak hanya berhasil menghentikan PKPU Bank of New York terhadap Bakrieland, melainkan juga berhasil mematahkan permohonan tunda bayar yang dimohonkan PT Adhi Karya (Persero) terhadap PT Albok Boiler Industri. Landasan majelis menggunakan Pasal 303 UU Kepailitan merujuk pada jawaban PT Albok Boiler Industri.
Majelis sepakat bahwa kewenangan untuk mengadili perkara ini berada di tangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), bukan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 14 Perjanjian Subkontrak Pelaksanaan Pekerjaan Boiler Turbine Generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant Design Proyek PLTU Tanjung Selor. Perjanjian yang dibuat para pihak tersebut telah memilih BANI sebagai pilihan penyelesaian sengketa jika tidak tercapai kesepakatan di kedua belah pihak.
Berdasarkan hal tersebut, majelis memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh dengan isi perjanjian yang mereka sepakati. Sebab, semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPErdata.
Selain berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdata, majelis juga menggunakan Pasal 3 dan 11 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Pasal tersebut mengatur apabila ada klausul arbitrase di dalam sebuah perjanjian sebagai jalan penyelesaian sengketa, kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut tidak berada di kekuasaan pengadilan negeri.
“Hukum perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Konsekuensinya para pihak harus taat dan tunduk pada isi kesepakatan sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad dalam persidangan, Rabu (18/12).
Sebagai informasi, pokok sengketa antara Adhi Karya dengan Albok Boiler berawal dari Perjanjian Subkontrak Pelaksanaan Pekerjaan Boiler Turbine Generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant Design Proyek PLTU Tanjung Selor, Kalimantan Timur. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban kepada Albok Boiler untuk melakukan pekerjaan boiler turbin generator dan Mechanical-Electrical-Instrument-Plant
Design Proyek PLTU Tanjung Selor dalam jangka waktu 20 hari.
Terhadap proyek ini, Adhi Karya telah memberikan uang muka sebesar
Rp29,4 miliar dari total Rp145 miliar. Dari uang muka tersebut, proyek tersebut dapat diselesaikan sebanyak 20% dengan batas waktu maksimal penyelesaian pekerjaan adalah 20 Maret 2013. Namun, ketika proyek dijalankan, Albok Boiler tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
Albok berkali-kali tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan Adhi Karya terhadap beberapa pekerjaan yang tercakup dari proyek.
Contoh saja pekerjaan First Shipment, yaitu untuk pembuatan steel structure yang seharusnya selesai pada 14 November 2012, tetapi gagal.
Begitu juga dengan Second Shipment, yaitu di antaranya untuk pembuatan boiler pressure part, boiler balance part, dan steam drum yang harus diselesaikan pada 23 Januari 2012 dan Third Shipment di antaranya untuk water pump yang harus diselesaikan pada 27 Februari 2012. Namun, juga gagal.
Setelah mengirimkan surat somasi dan tetap tak berubah, Adhi memutuskan untuk menghentikan kontrak. Berdasarkan perjanjian yang dibuat, Adhi meminta pengembalian uang muka ke PT Asuransi Purna Arthanugraha, sebagai penjamin. Namun, asuransi menolak karena tidak ada surat pernyataan ketidaksanggupan menyelesaikan pekerjaan dari Albok Boiler.
Melihat hal ini, Adhi memohonkan permohonan PKPU terhadap Albok Boiler dengan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih senilai Rp29, 4 miliar. Meskipun Albok membuat jaminan terhadap pembayaran uang muka tersebut, Albok tetaplah pihak yang berkewajiban mengembalikan uang muka tersebut.
