Dakwaan tidak jelas
Disebutkan juga dalam eksepsi tim penasehat hukum Adrian, bahwa penerapan Pasal 64 ayat 1 KUHP mengenai perbuatan berlanjut dalam dakwaan JPU dinilai tidak jelas. Menurut penasehat hukum seharusnya dalam dakwaan diperjelas, mana perbuatan berlanjut yang dimaksud.
Apakah pengajuan 41 L/C dalam kurun waktu Desember 2002 sampai dengan Juli 2003, atau persetujuan Adrian untuk melakukan pembayaran outstanding pendiskontoan L/C di BNI, tulis penasehat hukum Adrian dalam eksepsinya
Hal lain yang menjadi pokok eksepsi tim penasehat hukum adalah ketidaksesuaian sifat surat dakwaan dengan perbuatan yang didakwakan. Menurut mereka, berdasarkan perbuatan yang didakwakan JPU seharusnya dakwaan bersifat tunggal, bukan alternatif. Sehingga tim penasehat hukum berkesimpulan, JPU seharusnya menentukan salah satu ketentuan dari dakwaan, apakah mengenai korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
Sebelumnya, Adrian yang merupakan konsultan investasi PT Sagared Team diangap telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri karena menerima uang hasil korupsi BNI sebesar Rp 6,846 miliar.
