Artinya, kita harus memiliki satu peraturan yang baru untuk mengantisipasi masalah tersebut. Banyak peraturan yang tidak bisa berlaku efektif dengan adanya perkembangan teknologi.
KUHP tidak menjangkau
Tidak terjangkaunya kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet berdasar KUHP menyebabkan sulitnya tindak pidana tersebut diungkap. Masih menjadi perdebatan, apakah undang-undang ini nantinya akan mengesampaingkan KUHP yang menjadi undang-undang payung.
Barda Nawawi Arief, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan, jika akan membentuk Undang-Undang Teknologi Informasi jangan sampai tumpang tindih dengan peraturan atau ketentuan yang sudah ada. "Undang-Undang ini natinya harus mengatur hal yang berbeda dari apa yang diatur di dalam KUHP," tegas Barda.
Tidak menutup kemungkinan, asumsi yang dikemukakan oleh Barda bakal terjadi. Pasalnya, apa yang akan diatur di dalamnya perlu pemilahan dari ketentuan yang sudah ada. KUHP mengatur masalah pokok dari tindakan yang dilarang atau yang diperbolehkan. Karena itu, perlu kajian tersendiri mengenai materi apa yang akan ada di dalam Undang-Undang Teknologi Informasi.
Jika dianggap KUHP tidak bisa menjangkau, maka harus dibuat ketentuan yang baru. Masalahnya, apakah tidak terjangkaunya KUHP dikarenakan substansinya atau penegakan hukumnya? Ini yang harus dipilah-pilah dan menjadi masukan bagi penyusunan undang-undang yang baru.
Ahmad Ramli mengemukakan bahwa di satu sisi, memang ketentuan yang lama masih sulit untuk ditafsirkan tidak sepasti jika memiliki undang-undang cyberlaw. "Kemudian di sisi lainnya, masalah penegakan hukum yang memang membutuhkan waktu yang panjang," kata Ahmad kepada hukumonline.
Peraturan yang lebih komprehensif
Tidak terbatasnya ruang yang tercipta, menyebabkan semakin luasnya cakupan yang harus diatur di dalam Undang-Undang Teknologi Informasi ini. Masalahnya, kembali berputar pada apa yang akan diatur di dalam undang-undang tersebut.
