Tidak jelasnya ketentuan hukum dalam dunia maya (cyberspace) menuntut percepatan untuk dibuatnya satu ketentuan yang dapat memberikan jaminan kepada pengguna internet. Desakan tersebut kiranya tidak perlu dibarengi dengan mengedepankan kepentingan para penggagas undang-undang ini.
Keberadaan cyberlaw nantinya harus memberikan jaminan kepastian hukum yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Kepastian hukum inilah yang ditunggu-tunggu oleh pengguna internet di Indonesia yang hampir mencapai 4 juta jiwa.
Hal ini menjadi satu tantangan bagi para penggagas Undang-Undang Teknologi Informasi. Pasalnya, dunia praktis begitu membutuhkan jaminan dari setiap koneksi yang berlangsung dengan memanfaatkan teknologi internet.
Dalam berbagai diskusi atau seminar yang memiliki kaitan dengan penyususan Undang-Undang Teknologi Informasi, terlihat bahwa masyarakat benar-benar membutuhkan kehadiran sebuah undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi.
Namun, masih menjadi perdebatan di banyak kalangan, apa yang akan diatur di dalam undang-undang ini? Menanggapi hal ini, Hikmahanto Juwana, pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menegaskan bahwa perlu dipikirkan lebih lanjut apa yang akan diatur di dalam undang-undang telematika atau cyberlaw ini.
Perlu tidaknya suatu pengaturan, tentunya membutuhkan satu kajian tersendiri. Kajian yang telah dibuat oleh tim dari Universitas Padjajaran (Unpad) dan Universitas Indonesia (UI) dapat dijadikan satu acuan, apakah benar masyarakat membutuhkan kehadiran cyberlaw.
Ketua Tim Cyberlaw Universitas Padjajaran, Ahmad Ramli, mengatakan bahwa pendekatan konvensional dari hukum yang selama ini digunakan, banyak yang tidak bisa mengantisipasi lagi perkembangan teknologi.
Artinya, kita harus memiliki satu peraturan yang baru untuk mengantisipasi masalah tersebut. Banyak peraturan yang tidak bisa berlaku efektif dengan adanya perkembangan teknologi.
KUHP tidak menjangkau
Tidak terjangkaunya kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet berdasar KUHP menyebabkan sulitnya tindak pidana tersebut diungkap. Masih menjadi perdebatan, apakah undang-undang ini nantinya akan mengesampaingkan KUHP yang menjadi undang-undang payung.
Barda Nawawi Arief, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) menyatakan, jika akan membentuk Undang-Undang Teknologi Informasi jangan sampai tumpang tindih dengan peraturan atau ketentuan yang sudah ada. "Undang-Undang ini natinya harus mengatur hal yang berbeda dari apa yang diatur di dalam KUHP," tegas Barda.
Tidak menutup kemungkinan, asumsi yang dikemukakan oleh Barda bakal terjadi. Pasalnya, apa yang akan diatur di dalamnya perlu pemilahan dari ketentuan yang sudah ada. KUHP mengatur masalah pokok dari tindakan yang dilarang atau yang diperbolehkan. Karena itu, perlu kajian tersendiri mengenai materi apa yang akan ada di dalam Undang-Undang Teknologi Informasi.
Jika dianggap KUHP tidak bisa menjangkau, maka harus dibuat ketentuan yang baru. Masalahnya, apakah tidak terjangkaunya KUHP dikarenakan substansinya atau penegakan hukumnya? Ini yang harus dipilah-pilah dan menjadi masukan bagi penyusunan undang-undang yang baru.
Ahmad Ramli mengemukakan bahwa di satu sisi, memang ketentuan yang lama masih sulit untuk ditafsirkan tidak sepasti jika memiliki undang-undang cyberlaw. "Kemudian di sisi lainnya, masalah penegakan hukum yang memang membutuhkan waktu yang panjang," kata Ahmad kepada hukumonline.
Peraturan yang lebih komprehensif
Tidak terbatasnya ruang yang tercipta, menyebabkan semakin luasnya cakupan yang harus diatur di dalam Undang-Undang Teknologi Informasi ini. Masalahnya, kembali berputar pada apa yang akan diatur di dalam undang-undang tersebut.
Tim penggagas undang-undang dari Universitas Indonesia yang didukung oleh Depperindag melihat, Indonesia lebih membutuhkan satu ketentuan yang bersifat khusus mengenai satu hal dan tidak bersifat luas. Misalkan, undang-undang transaksi elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital.
Bila semuanya akan dibuat dalam bentuk yang umum, lalu bagaimana nasib peraturan lainnya? "Bila demikian halnya, maka terbitnya undang-undang cyberlaw ini akan mengesampingkan semua peraturan yang sudah ada," kata Edmon Makarim, Ketua Harian LKHT FHUI.
Sementara tim Universitas Padjajaran melihat, cyberlaw di Indonesia harus dibuat secara umum, atau mencakup secara keseluruhan. Dari pada harus mengamandemen sekian banyak undang-undang, lebih baik membuat satu peraturan yang lebih khusus dan komprehensif sifatnya.
Menanggapi pernyataan Barda, Ahmad Ramli berpendapat bahwa dalam penyusunan Undang-Undang Teknologi Informasi nantinya akan diatur tentang teknologi informasi, aplikasi, dan implikasinya. "Kira sepakat dengan pendapat Barda yang mengatur spesifik dalam aktifitas TI dan komprehensif dalam pengertian spesifik," ujar Ahmad Ramli.
Kiranya patut dipikirkan lebih lanjut, apa yang akan diatur di dalam undang-undang ini nantinya. Karena itu, logis jika banyak pihak yang berkepentingan dan hendak mempertemukan keduanya dalam satu meja untuk membahasnya.
Namun perdebatan antara UI dengan Unpad belum selesai. Karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dan masing-masing tentu memiliki plus minus. Lebih penting dari perdebatan dan adu konsep itu adalah agar UU di bidang TI itu bermanfaat bagi penegakan masalah hukum TI yang makin mencuat.
