Rangkaian Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPR kembali digelar. Sesuai jadwal, Senin (24/10), delapan calon pimpinan KPK harus menulis makalah yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Mereka diminta untuk memilih judul yang sudah disiapkan, dan langsung mengetiknya dengan menggunakan laptop atau tulisan tangan. Waktu yang diberikan relatif sempit, hanya satu jam.
Abdullah Hehamahua, salah seorang capim KPK, mengatakan ia menulis secara spesifik bagaimana meningkatkan pengawasan internal KPK, dengan target seminimal mungkin tak ada pelanggaran kode etik oleh para pegawai KPK. “Setiap lorong-lorong harus ada CCTV,” ujar Penasehat KPK ini, di ruang rapat Komisi III. Selain itu, kasus-kasus korupsi yang besar juga harus dibongkar.
Yunus Husein, capim yang lain, mengaku memiliki program menjalankan tugas dan kewenangan KPK yang diberikan oleh undang-undang. Ia mengaku akan lebih mengedepankan pencegahan, karena bila pencegahan berjalan dengan baik, maka perbaikan sistem akan terjadi. Dengan pencegahan, maka KPK akan lebih fokus menghilangkan sebab-sebab terjadinya korupsi.
Dalam makalahnya, mantan Kepala PPATK ini mengaku lebih banyak menyinggung budaya penegak hukum di Indonesia. Misalnya, bila ada KPK menjalankan fungsi supervisinya, maka lembaga penegak hukum yang disupervisi seakan merasa diintervensi oleh KPK. “Kadang-kadang karena egonya yang kuat, mereka mau selesaikan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Aryanto Sutadi, capim KPK yang berlatar belakang polisi, juga melihat masalah yang sama. Menurutnya, hambatan internal pemberantasan korupsi pasca reformasi adalah kekuatan KPK yang masih belum berimbang dengan yang harus dihadapinya. Karenanya, sinergi dengan penegak hukum yang lain merupakan kunci yang harus dilakukan.
“Nggak bisa sendiri. Kinerjanya selama ini kan eksklusif, sebaiknya bergabung dengan yang lain. KPK tak bisa sendirian untuk mengatasi pekerjaan yang besar,” tuturnya.
Abraham Samad, capim KPK yang berlatar belakang advokat, menilai KPK harus memainkan peranan sebagai triger mechanism untuk mendorong institusi Kepolisian dan Kejaksaan agar menjadi lebih baik lagi. Karenanya, Abraham menilai perlunya adanya penyidik dan penuntut umum independen yang dimiliki oleh KPK.
“Kalau penyidik dan jaksa penuntut umum bergantung dari Kepolisian dan Kejaksaan, maka kemandirian KPK akan terganggu. Mereka (penyidik dan JPU yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan,-red) memiliki hambatan-hambatan garis komando dan kendala secara psikologis,” ujarnya.
Sementara, aktivis anti korupsi yang juga menjadi capim KPK Bambang Widjajanto justru menulis ide yang lain dari pada calon yang lain. Bambang menilai selama ini pemberantasan korupsi hanya gegap gempita tetapi tak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. “Orang senang dengan berisiknya dan bising tapi tak ada manfaatnya secara langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Karenanya, dalam makalah, Bambang lebih mengedepankan agar pemberantasan korupsi fokus kepada satu sektor. Misalnya, sektor agrikultural. Ia mengatakan 70 persen masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dan sebagian besar menjadi petani. “Bayangkan tak ada lagi korupsi di sektor itu, rakyat meningkat kesejahteraannya. Waduh, itu akan bermaslahat sekali. Itu yang saya usulkan,” ujarnya.
Waktu Sempit
Sayangnya, ide-ide para capim ini tak tertulis dengan komprehensif, karena waktu yang sempit. “Di Pansel (Panitia Seleksi,-red) lebih holistik karena di sini cuma segmen tertentu saja,” ujar Yunus. Ia mengaku baru diberitahukan judul makalah yang harus dibuat beberapa saat sebelum tes dimulai. Para capim dalam tes ini diperbolehkan membuka buku dan mengakses internet.
“Judul dan boleh bawa buku tak diberitahu sejak awal, baru diberitahu tadi,” tuturnya sambil mengaku tak menggunakan fasilitas internet dan buka buku.
Bambang mengakui waktu satu jam sebenarnya tak cukup untuk membuat makalah yang komprehensif. Untungnya, Bambang mengaku sudah sering membuat makalah, sehingga ia mengutip makalah-makalah yang telah dibuatnya sebelumnya. “Mau browsing internet nggak mungkin, ya saya tinggal kutip makalah-makalah saya sendiri saja,” ungkapnya.
Aryanto tak ada kendala dengan waktu. “Saya rasa cukup. Bidang yang saya tulis itu kan sempit. Makalah juga hanya lima halaman. Saya sudah biasa,” tuturnya.
Ketua Komisi III Benny K Harman menuturkan waktu satu jam yang diberikan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan capim KPK bila menghadapi masalah-masalah yang mendesak. Selain itu, Komisi III ingin mengetahui alur berpikir para capim KPK. “Ini bukan untuk mengetahui komprehensifnya. Kalau mau benar mendapat pandangan yang komprehensif, kasih satu minggu saja,” tuturnya.
Lebih lanjut, Benny merasa bahwa waktu satu jam yang diberikan sudah terlalu lama. “Setengah jam juga bisa. Kan hanya lima halaman, artikel biasa. Saya saja satu jam bisa membuat 10 halaman,” pungkasnya.
