“Adanya norma 248A ayat (6) UU P2SK menciptakan anomali baru lahir pengadilan khusus baru yang urusan non-yudisialnya dinyatakan independen, akan tetapi hal tersebut menciptakan ketidakpastian bahwa pengelolaan perkara, kepaniteraan, anggaran, kepegawaian, hingga eksekusi dijalankan tafsir yang konsekuensinya bertolak belakang terhadap eksekutif, yang mana hal tersebut tidak sejalan dengan semangat sistem satu atap, atau sebaliknya terhadap Mahkamah Agung, yang mana justru membalik arah reformasi peradilan yang dibangun sejak tahun 2004,” kata Syamsul yang hadir secara luring.
Para pemohon berpandangan, pengadilan khusus seharusnya dipahami sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara tertentu dan wajib berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA).
“Maka menurut para Pemohon, hal demikian jelas sama dengan mencampuradukkan pembinaan lembaga peradilan yang seharusnya secara terintegrasi berada dalam satu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan terpisah dengan campur tangan kekuasaan eksekutif ataupun kekuasaan manapun,” lanjut Syamsul.
Atas dasar argumentasi tersebut, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 248A ayat (5), (6), dan (7) UU P2SK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Lembaga Belum Terbentuk
Merespons permohonan tersebut, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menasihati agar para pemohon memperkuat argumentasi terkait kerugian hak konstitusional yang dialami akibat berlakunya norma tersebut.
“Yang perlu diperhatikan adalah apa dan bagaimana dampak langsung yang dialami profesi Pemohon. Jadi, bagaimana menjelaskan dampak ya dari berlakunya norma itu terhadap profesinya Pemohon I (satu) ini, jadi itu harus dijelaskan,” ujar Guntur.
Penjelasan yang sama juga diminta untuk Pemohon II hingga Pemohon VI mengenai hubungan sebab-akibat timbulnya kerugian tersebut.
















