Hubungan baik antara lawyer eksternal dengan in-house sebuah perusahaan memiliki peran krusial. Hal ini disampaikan oleh Partner Kantor Hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) Heru Pamungkas, di sela sesi Regulatory Roundtable Series II Hukumonline Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024 (IRCA 2024) di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (31/5). Diadakan untuk kali pertama, IRCA 2024 diselenggarakan untuk mengapresiasi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah melaksanakan kewajiban kepatuhan hukum secara konsisten.
Hubungan baik ini, lanjut Heru, menguntungkan untuk proses komunikasi dan diskusi. Di sisi lain, komunikasi juga mengoptimalkan proses transfer knowledge antara kedua belah pihak. Jadi, pemahaman dan informasi hukum yang didapatkan, dapat lebih komprehensif. ”Dengan adanya komunikasi yang intens dan efektif, setidaknya kami dapat memahami core business dari klien. Pemahaman ini berguna untuk pemberian nasihat hukum yang solutif dan praktikal,” katanya kepada Hukumonline.
Di hadapan sejumlah tim legal perusahaan di Indonesia—Heru menyampaikan materi berjudul ’From Compliance to Confidence: Enhancing Integrity and Competitiveness through Regulatory Compliance Audits’. Menjadi satu dari rangkaian IRCA 2024, penyelenggaraan Regulatory Roundtable Series II ini selaras dengan komitmen AHP, untuk terus mengedukasi dan mengadvokasi para klien, dengan isu hukum yang relevan.
“Bicara masalah hukum, ada banyak aspek dan sifatnya sektoral. Masing-masing practice group di AHP memiliki agenda, yang nantinya akan terhubung ke klien dan pelaku usaha, untuk tujuan memberikan update maupun berdiskusiterkait perkembangan hukum dan regulasi di Indonesia,” Heru menambahkan.
Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya aspek kepatuhan hukum, Heru menyadari masih ada tantangan yang harus dihadapi perusahaan di Indonesia. Ia menyebutnya sebagai common challenges—terdiri atas kurangnya resource, faktor kelalaian, minimnya awareness sehingga perusahaan baru mencari bantuan ketika sudah ’terkena masalah’, hingga perubahan-perubahan yang terjadi pada regulasi di Indonesia. Nilai plusnya, Heru menguraikan, jika dahulu external counsel sering diminta untuk memberikan advis hukum saat perusahaan sudah ’terdampak’ masalah kepatuhan, kini, langkah yang diambil banyak ditujukan sebagai mitigasi risiko. Hal ini mengingat, umumnya para in-house counsel sudah memahami ada konsekuensi—baik administratif (peringatan, pencabutan izin, dsb), penghentian sementara, gugatan perdata, hingga pidana (denda dan/atau penjara)—dari sebuah ’ketidakpatuhan’.
Penyerahan cendera mata oleh Chief Operating Officer Hukumonline Jan Ramos Pandia kepada Partner AHP, Heru Pamungkas. Foto: RES.
Heru pun memberikan sejumlah tips untuk memastikan sebuah perusahaan dapat terus comply terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, di antaranya melakukan identifikasi peraturan; audit dan pengecekan; menindaklanjuti hasil temuan; dan monitoring untuk memastikan valid atau tidaknya perizinan dengan peraturan baru.
