AIPKI Minta Pasal 98 Ayat (3) RUU Sisdiknas Dihapus, Ini Alasannya
Terbaru

AIPKI Minta Pasal 98 Ayat (3) RUU Sisdiknas Dihapus, Ini Alasannya

Pendidikan kedokteran dinilai membutuhkan kepastian tata kelola, sementara perubahan kebijakan yang berulang dan kesenjangan akses masih menjadi pekerjaan rumah dalam sistem pendidikan nasional.

Willa Wahyuni
Bacaan 4 Menit
Ketua Umum AIPKI, Prof Wisnu Barlianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (21/9/2026). Foto: Istimewa
Ketua Umum AIPKI, Prof Wisnu Barlianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (21/9/2026). Foto: Istimewa

Pengaturan pendidikan kedokteran dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) perlu diperjelas. Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan ialah Pasal 98 ayat (3) yang dinilai berpotensi menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan kedokteran.

Demikian disampaikan Ketua Umum AIPKI, Prof Wisnu Barlianto dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Komisi X DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senin (21/9/2026).

Ia mengatakan pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi sehingga pengaturannya harus tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan tinggi, termasuk standar akademik dan pemberian gelar.

Pendidikan profesi kedokteran memiliki karakteristik khusus karena peserta didik dibekali keahlian praktik dan belajar langsung dengan pasien di rumah sakit atau wahana pendidikan. Namun, Pasal 98 ayat (3) berpotensi mengaburkan posisi pendidikan kedokteran sebagai bagian dari pendidikan tinggi.

“Pada dasarnya pendidikan kedokteran adalah pendidikan yang berbasis di tempat kerja. Dalam pendidikan kedokteran memang ada kerja sama dengan pihak yang menjadi wahana pendidikan ataupun rumah sakit karena pendidikan profesi harus langsung kontak dengan pasien dan berada di tempat layanan kesehatan,” ujarnya.

Baca juga:

Menurutnya, rumah sakit sebagai tempat pembelajaran seharusnya dipahami sebagai modalitas belajar, bukan alasan memisahkan pendidikan kedokteran dari sistem pendidikan tinggi. Pengaturan khusus diperlukan karena pendidikan kedokteran mencakup empat fungsi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info