Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany meminta keadilan untuk suaminya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, terdakwa dalam kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak dan Banten.
"Terlepas dari apapun, kami minta keadilan sama Yang Kuasa," katanya kepada wartawan seusai sidang pembacaan vonis Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/6).
Wawan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.
Ia mengatakan pihaknya akan mendengarkan pendapat suami dan pengacara lebih dulu. "Saya selaku istri akan mengerti apa yang diputuskan bapak nantinya," tambah Airin.
Airin juga berharap agar diberikan kekuatan dalam menghadapi vonis tersebut. "Doakan agar kami kuat dan sabar menjalankan ini semua, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan serta keselamatan," ungkap Airin.
Majelis hakim dipimpin oleh Matheus Samiadji menyatakan bahwa perbuatan Wawan merusak nilai demokrasi dan hak-hak rakyat. "Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, anak-anaknya masih kecil-kecil dan perlu bimbingan terdakwa sebagai kepala rumah tangga," kata hakim Matheus.
Putusan itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Usai sidang, Wawan mengaku memerasa kecewa dengan putusan majelis hakim. Pasalnya, apabila dilihat dari fakta persidangan, peran Wawan hanya membantu. “Namun, tidak ada niatan saya untuk membantu. Saya diminta bantuan juga dipaksa dan dijebak. Yang punya inisiatif dan kepentingan kan Amir dan Susi,” bebernya.
Senada, pengacara Wawan, Adnan Buyung Nasution menganggap putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Buyung, jika majelis hakim mengakui Susi lebih banyak berperan dan Wawan hanya membantu, mengapa putusan Wawan dan Susi sama beratnya?
Buyung menegaskan, dari fakta-fakta di persidangan, sudah terlihat jelas bahwa Susi adalah orang yang dekat dengan Akil. Susi yang melakukan deal, bahkan tawar-menawar dengan Akil. Walau Wawan dianggap membantu menyediakan uang Rp1 milar, semata-mata dilakukan karena Wawan merasa terpaksa.
Oleh karena itu, advokat senior ini meminta KPK menetapkan Amir sebagai tersangka. Buyung berpendapat, hukum harus ditegakan sama kepada semua orang. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hukum. Apabila KPK konsekuen menegakan negara hukum, KPK juga harus menetapkan Amir sebagai tersangka.
“Jadi, soal pemberian uang kepada Akil, jika Wawan, Susi dianggap salah, apalagi Amir. Dia otak dan pihak yang punya kepentingan. Dia yang minta uang itu. Seharusnya dia juga dituntut. Harus ditetapkan (sebagai tesangka). Kalau tidak, policy penuntutan benar-benar melanggar azas-azas keadilan dan kepatutan,” tandasnya.
"Terlepas dari apapun, kami minta keadilan sama Yang Kuasa," katanya kepada wartawan seusai sidang pembacaan vonis Wawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (23/6).
Wawan divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan.
Ia mengatakan pihaknya akan mendengarkan pendapat suami dan pengacara lebih dulu. "Saya selaku istri akan mengerti apa yang diputuskan bapak nantinya," tambah Airin.
Airin juga berharap agar diberikan kekuatan dalam menghadapi vonis tersebut. "Doakan agar kami kuat dan sabar menjalankan ini semua, mudah-mudahan Allah kasih perlindungan serta keselamatan," ungkap Airin.
Majelis hakim dipimpin oleh Matheus Samiadji menyatakan bahwa perbuatan Wawan merusak nilai demokrasi dan hak-hak rakyat. "Hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, anak-anaknya masih kecil-kecil dan perlu bimbingan terdakwa sebagai kepala rumah tangga," kata hakim Matheus.
Putusan itu berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.
Usai sidang, Wawan mengaku memerasa kecewa dengan putusan majelis hakim. Pasalnya, apabila dilihat dari fakta persidangan, peran Wawan hanya membantu. “Namun, tidak ada niatan saya untuk membantu. Saya diminta bantuan juga dipaksa dan dijebak. Yang punya inisiatif dan kepentingan kan Amir dan Susi,” bebernya.
Senada, pengacara Wawan, Adnan Buyung Nasution menganggap putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Buyung, jika majelis hakim mengakui Susi lebih banyak berperan dan Wawan hanya membantu, mengapa putusan Wawan dan Susi sama beratnya?
Buyung menegaskan, dari fakta-fakta di persidangan, sudah terlihat jelas bahwa Susi adalah orang yang dekat dengan Akil. Susi yang melakukan deal, bahkan tawar-menawar dengan Akil. Walau Wawan dianggap membantu menyediakan uang Rp1 milar, semata-mata dilakukan karena Wawan merasa terpaksa.
Oleh karena itu, advokat senior ini meminta KPK menetapkan Amir sebagai tersangka. Buyung berpendapat, hukum harus ditegakan sama kepada semua orang. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hukum. Apabila KPK konsekuen menegakan negara hukum, KPK juga harus menetapkan Amir sebagai tersangka.
“Jadi, soal pemberian uang kepada Akil, jika Wawan, Susi dianggap salah, apalagi Amir. Dia otak dan pihak yang punya kepentingan. Dia yang minta uang itu. Seharusnya dia juga dituntut. Harus ditetapkan (sebagai tesangka). Kalau tidak, policy penuntutan benar-benar melanggar azas-azas keadilan dan kepatutan,” tandasnya.
