Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Salah satunya Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia. Program ini diandalkan pemerintah sebagai mesin pembangunan nasional, investasi strategis, dan industrialisasi hilirisasi.
Apakah kebijakan itu cukup?. Tentu tidak, pengalaman negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura membuktikan instrumen besar tak cukup membangun perekonomian negara. Ada harga mati yang tak bisa ditawar antara lain meritokrasi dan negara hukum.
Demikian sekelumit penjelasan Akademisi Hukum Giri Ahmad Taufik, dalam diskusi bertema ‘Negara Hukum dan Ekonomi Bang Jago,’ Rabu (22/4/2026).
Dia menilai ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengarah pada predatory state (negara pemangsa). Hal itu dapat dilihat dari sejumlah kebijakan seperti Danantara, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih (KMP). Ditambah lagi praktik pengisian jabatan komisaris di BUMN, dan sebagian perusahaan swasta tidak menggunakan sistem merit, tapi ikatan personal, ‘menjilat,’ memberikan upeti dan lainnya. Bahkan sengaja memasang sosok tertentu yang dianggap kuat untuk berperan sebagai beking.
Baca Juga:
- Lock In Mechanism Dinilai Gagal, Teknokratisme Di Ujung Tanduk
- Instrumen Beneficial Ownership Dinilai Belum Efektif Tangkal Korupsi di Sektor Ekstraktif
Giri menyebut ekonomi ‘bang jago’ secara sederhana dapat dilihat melalui praktik paternalisme dan klientelisme. Misalnya, secara umum untuk mencapai status ekonomi tinggi harus membuktikan kepemimpinan dan proses yang menghasilkan capaian luar biasa. Tapi jika menggunakan paternalisme, yang dilakukan hanya mencari patron atau ‘kakanda’ dan ‘menjilat’ sampai mendapat posisi atau capaian yang diharapkan.
“Paternalism ini DNA ekonomi ‘bang jago’,” ujar Giri.
Peneliti Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ((PSKN FH Unpad) itu mencermati sedikitnya 3 hal terkait ekonomi ‘bang jago’. Pertama, pondasi historis dimulai dari nasionalisasi tahun 1957 yang menggunakan logika koersif menjadi pondasi relasi negara-ekonomi. Kapitalisme tidak bisa berdiri sendiri, tapi dalam konteks ini bergantung pada proteksi negara. Terjadi aliansi militer, birokrat, dan konglomerat. Sampai dwifungsi ABRI.
















