Lebih jauh Anggara juga mewanti-wanti Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan verifikasi dan akreditasi lembaga penyelenggara bantuan hukum secara cermat dan menyeluruh.
Secara formal, lanjut Anggara, Kemenkumham memang tidak akan menemui kesulitan untuk memverifikasi status badan hukum suatu lembaga penyelenggara bantuan hukum. Tapi juga harus diperjelas dan dipertegas proses verifikasi terhadap program dan aktivitas lembaga tersebut.
