Sejumlah organisasi advokasi perempuan mendorong agar sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional pada periode kepemimpinan lima tahun mendatang. Salah satunya RUU Pengadilan Keluarga.
Berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan LBH APIK di Jakarta, Rabu (20/8), Fajri Nursyamsi mengatakan penyusunan program legislasi merupakan salah satu jalur yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong legislasi yang melindungi hak-hak dasar perempuan.
Berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan LBH APIK di Jakarta, Rabu (20/8), Fajri Nursyamsi mengatakan penyusunan program legislasi merupakan salah satu jalur yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong legislasi yang melindungi hak-hak dasar perempuan.
“Salah satu upaya konkret negara dalam penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan adalah melalui payung hukum yang mampu melindungi dan memberikan akses bagi perempuan. Salah satunya melalui Program Legislasi Nasional Pemerintah dan DPR,” kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) itu.
Selain RUU Pengadilan Keluarga, aktivis perempuan masih mengajukan sejumlah RUU atau mendorong agar RUU yang sudah masuk prolegnas segera dirampungkan. Misalnya. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU Kekerasan Seksual. RUU Perlindungan dan Pekerja Rumah Tangga sudah digagas sejak 10 tahun lalu, tetapi hingga kini masih belum disahkan.
”Sampai sekarang masih mandeg. Pembahasannya pun hanya dilakukan ketika kami aksi,” tutur Lita Anggraini, aktivis Jaringan Prolegnas Pro Perempuan, dari Jala PRT.
Tak kalah penting adalah revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KUH Pidana dan KUHAP termasuk dua RUU yang juga dipantau Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. Ada beberapa rumusan dalam RUU yang dinilai merugikan atau tidak berperspektif perempuan.
Tak hanya mengusung RUU baru, Jaringan Kerja ini juga memberi penilaian terhadap legislasi lama. Mereka menilai prolegnas 2009-2014 lebih banyak menyentuh kebutuhan elit dibanding kebutuhan masyarakat. Apalagi yang menyentuh perlindungan hak-hak perempuan.
Berkaitan dengan itu, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) berharap pada pemerintahan dan anggota Dewan mendatang. JKP3 melakukan penelusuran anggota DPR yang pro perempuan. “Anggota DPR yang Pro Perempuan periode 2009- 2014 tidak terpilih lagi. Jadi kami akan melihat lagi mana anggota DPR yang Pro Perempuan di periode 2015- 2019,” jelas Ratna Batara Munti, coordinator JKP3.
Diharapkan juga di sisa beberapa pecan terakhir masa jabatan DPR periode 2009- 2014, DPR dapat menyelesaikan PR yang tersisa. Sehingga DPR akan meninggalkan ‘legacy’ berupa Undang-Undang strategis berpihak pada perempuan. Juga perlu dipastikan agar beberapa agenda legislasi yang masih tertunda di periode 2009- 2014 tetap menjadi agenda yang akan diperjuangkan dalam masa bakti anggota DPR baru Periode 2015- 2019.
Selain RUU Pengadilan Keluarga, aktivis perempuan masih mengajukan sejumlah RUU atau mendorong agar RUU yang sudah masuk prolegnas segera dirampungkan. Misalnya. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan RUU Kekerasan Seksual. RUU Perlindungan dan Pekerja Rumah Tangga sudah digagas sejak 10 tahun lalu, tetapi hingga kini masih belum disahkan.
”Sampai sekarang masih mandeg. Pembahasannya pun hanya dilakukan ketika kami aksi,” tutur Lita Anggraini, aktivis Jaringan Prolegnas Pro Perempuan, dari Jala PRT.
Tak kalah penting adalah revisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KUH Pidana dan KUHAP termasuk dua RUU yang juga dipantau Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. Ada beberapa rumusan dalam RUU yang dinilai merugikan atau tidak berperspektif perempuan.
Tak hanya mengusung RUU baru, Jaringan Kerja ini juga memberi penilaian terhadap legislasi lama. Mereka menilai prolegnas 2009-2014 lebih banyak menyentuh kebutuhan elit dibanding kebutuhan masyarakat. Apalagi yang menyentuh perlindungan hak-hak perempuan.
Berkaitan dengan itu, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) berharap pada pemerintahan dan anggota Dewan mendatang. JKP3 melakukan penelusuran anggota DPR yang pro perempuan. “Anggota DPR yang Pro Perempuan periode 2009- 2014 tidak terpilih lagi. Jadi kami akan melihat lagi mana anggota DPR yang Pro Perempuan di periode 2015- 2019,” jelas Ratna Batara Munti, coordinator JKP3.
Diharapkan juga di sisa beberapa pecan terakhir masa jabatan DPR periode 2009- 2014, DPR dapat menyelesaikan PR yang tersisa. Sehingga DPR akan meninggalkan ‘legacy’ berupa Undang-Undang strategis berpihak pada perempuan. Juga perlu dipastikan agar beberapa agenda legislasi yang masih tertunda di periode 2009- 2014 tetap menjadi agenda yang akan diperjuangkan dalam masa bakti anggota DPR baru Periode 2015- 2019.
