Algoritma hingga Pasar Multisisi, Alasan UU Anti Monopoli Usaha Perlu Diperbarui
Terbaru

Algoritma hingga Pasar Multisisi, Alasan UU Anti Monopoli Usaha Perlu Diperbarui

KPPU menilai perkembangan teknologi, karakteristik pasar multi sisi, dan praktik bisnis digital membuat pendekatan persaingan usaha perlu disesuaikan.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Dosen hukum persaingan usaha FH Universitas Atma Jaya Jakarta, Sih Yuliana Wahyuningtyas dalam sebuah seminar nasional amandemen UU 5/1999, Jumata (11/8/2026). Foto: WIL
Dosen hukum persaingan usaha FH Universitas Atma Jaya Jakarta, Sih Yuliana Wahyuningtyas dalam sebuah seminar nasional amandemen UU 5/1999, Jumata (11/8/2026). Foto: WIL

Selama 27 tahun terakhir, lanskap ekonomi dan praktik usaha di Indonesia telah berubah signifikan. Perubahan ini menjadi salah satu alasan penting perlunya pembaharuan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat agar tetap relevan dengan perkembangan ekonomi dan dinamika persaingan usaha.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Aru Armando mengatakan perkembangan teknologi menghadirkan bentuk baru perilaku anti persaingan. Aru mengungkapnya, sejak tahun 2020 ia telah melihat kemungkinan kartel difasilitasi atau terjadi melalui algoritma. Sepanjang pengalaman menangani perkara marketplace pada tahun 2025 menunjukan soal bagaimana algoritma dapat digunakan dalam praktik bisnis digital.

“Algoritma digunakan untuk mengarahkan konsumen menggunakan layanan logistik tertentu sehingga konsumen tidak memiliki pilihan bebas untuk menentukan penyedia logistik,” ujar Aru dalam Seminar Nasional Amandemen UU No.5/1999: Momentum Perubahan Menuju Hukum Persaingan Usaha Yang Modern, Jumat (11/9/2026) lalu.

Dalam perkara tersebut, pelaku usaha akhirnya bersedia mengubah perilakunya dan memberikan pilihan kepada konsumen. Menurutnya, pendekatan terhadap perkara persaingan di era digital tidak cukup hanya melihat besaran denda yang dijatuhkan KPPU, dampak keputusan terhadap masyarakat juga perlu diukur.

Baca juga:

Aru menilai, karakteristik pasar digital yang bersifat multisisi juga membuat analisis persaingan kian kompleks. Dalam pasar konvensional, hubungan antara penjual dan pembeli relatif sederhana. Sementara, dalam pasar digital, satu platform dapat mempertemukan berbagai kelompok pengguna, termasuk konsumen, penjual, penyedia pembayaran, hingga layanan logistik.

Kondisi itu membuat pendekatan analisis pasar yang selama ini digunakan perlu disesuaikan. Menurut Aru, tidak lagi terdapat sekat yang sederhana dalam ekosistem digital, sehingga pendekatan konvensional terhadap pasar produk maupun pasar geografis perlu dikaji kembali.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info