Ibarat jauh panggang dari api, dalam kenyataannya BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK. Kekecewaan yang dialami oleh David M.L. Tobing terhadap kemandulan BPSK DKI Jakarta (http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20221&cl=Berita) barangkali juga mencerminkan wajah BPSK-BPSK di daerah lain. Sejumlah kendala sebagaimana disebutkan oleh Dr Susanti Adi Nugroho (Hakim Agung MARI) yakni: Pertama, kendala kelembagaan. Kedua, kendala pendanaan. Ketiga, kendala sumber daya manusia BPSK. Keempat, kendala peraturan. Kelima, kendala pembinaan dan pengawasan, dan minimnya koordinasi antaraparat penanggung jawab. Keenam, kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran hukum konsumen. Ketujuh, kurangnya respon dan pemahaman dari badan peradilan terhadap kebijakan perlindungan konsumen. Terakhir, kedelapan, kurangnya respon masyarakat terhadap UU Perlindungan Konsumen dan lembaga BPSK (http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20221&cl=Berita). Kendala-kendala tersebut nampaknya yang menjadi faktor penyebab BPSK tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Pemerintah sebagai institusi pembentuk BPSK rasanya kurang serius dalam pengembangan BPSK sehingga benar-benar bisa berjalan optimal. Kesan umum yang nampak baik pemerintah pusat maupun daerah lebih sibuk mengejar dan melayani investor dari pada memikirkan kepentingan publik termasuk hak-hak konsumen.
Diantara kendala-kendala yang bersifat multidimensi dalam pengelolaan BPSK, terdapat dua hal yang menjadi sumber persoalan yakni keberadaan peraturan perundang-undangan dan sumber daya manusia. Kedua persoalan tersebut saling terkait dan menyebabkan munculnya persoalan-persoalan lain yang mengakibatkan mlempemnya BPSK selama ini.
Sebagaimana diketahui bahwa aturan yang terkait dengan BPSK dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) beserta peraturan pelaksanaannnya amat terbatas, sumir, kurang jelas dan bahkan beberapa subtansinya saling bertentangan. Tunjuk saja misalnya Pasal 56 ayat (2) UUPK disebutkan bahwa putusan BPSK (yang bersifat final dan mengikat berdasarkan Pasal 54 ayat (3)UUPK) dapat mintakan upaya hukum (keberatan) ke Pengadilan Negeri. Artinya, kekuatan putusan BPSK secara yuridis masih digantungkan pada supremasi pengadilan sehingga tidak benar-benar bersifat final. Padahal dalam praktek pengajuan keberatan atas putusan BPSK di Pengadilan berlaku hukum acara perdata umum sehingga justru menambah panjang proses penyelesaian sengketa konsumen.
Aturan mengenai batas waktu setiap tahap proses penyelesaian dengan hitungan hari kerja secara normatif cukup bagus guna mendorong terwujudnya prinsip penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana dan biaya ringan, namun pelaksanaannya dalam praktek justru bisa menjadi kendala tersendiri. Pasal 55 UUPK misalnya menyebutkan bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 hari kerja. Batas waktu tersebut bisa menjadi terlampau singkat bila pelaku usaha tidak kooperatif (sulit dipanggil atau sengaja mengulur-ulur waktu), proses mediasi yang alot karena kasusnya kompleks, atau konsumen memerlukan waktu yang relatif panjang guna mempersiapkan bukti-bukti.
Persyaratan bagi anggota BPSK yang diatur dalam Kepmenperindag RI No. 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat BPSK nampak lebih mengedepankan aspek formal dari pada kapasitas maupun kompetensinya. Misalnya saja persyaratan pangkat/golongan tertentu (minimal Pembina/IVa) bagi anggota BPSK dari unsur pemerintah seringkali mempersulit dalam pencarian dan perekrutan orang yang tepat. Pada umumnya pegawai pemerintah di daerah dengan golongan pangkat tersebut telah menduduki jabatan yang penting, establish dan tentunya amat sibuk dengan tugas dinasnya sehingga sulit terlibat aktif dan progresif di BPSK. Padahal SDM sangat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan BPSK.
Cara berhukum yang positivistik
Sekalipun diadopsi dari model Small Claims Tribunal (SCT) yang telah berjalan efektif di negara-negara maju namun BPSK ternyata tidak serupa dengan SCT. Sebagaimana yang diketahui bahwa SCT berasal dari negara-negara yang bertradisi hukum Common Law yang memiliki cara berhukum yang amat dinamis. Sedangkan Indonesia hingga saat ini tradisi hukum modernnya masih kental dengan nuansa Civil Law yang cara berhukumnya lebih bersumber pada hukum tertulis (peraturan perundang-undangan).
















