Mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat. Andi diperiksa untuk tersangka mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy Kusdinar.
Sekitar pukul 10.00 WIB, Andi yang didampingi tim penasihat hukum serta adiknya, Rizal Mallarangeng tiba di gedung KPK. Dikatakan Andi, dirinya membawa beberapa bukti berkait dengan perkara ini. "Adik saya bersama tim elang hitam juga akan membawa bahan-bahan untuk membantu KPK mengusut tuntas kasus ini," ujarnya di Gedung KPK, Jumat (11/13).
Penasihat hukum Andi, Luhut Pangaribuan mengatakan, Tim Elang Hitam merupakan sebuah sekelompok orang yang mengumpulkan bukti-bukti terkait kasus ini. Menurut Luhut, bukti-bukti tersebut bisa membantu KPK dalam menemukan kebenaran materi. Sayangnya, ia enggan menjelaskan bukti-bukti apa saja yang dibawa.
"Tim Elang Hitam akan memberikan informasi data yang berhubungan dengan kasus ini supaya bisa diungkap kebenaran materinya sesuai keinginan dari KPK," ujar Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Andi juga menyampaikan surat keberatan kepada KPK terkait pemblokiran rekening milik Gilang Mallarengeng, anak Andi. Menurut Luhut, pemblokiran rekening Gilang tak ada kaitannya dengan perkara yang melilit kliennya. Karena rekening tersebut hanya menampung gaji-gajinya Gilang.
"Sama sekali tidak relevan dengan perkara ini. Itu kan mengakibatkan dia lumpuh tidak melakukan aktivitas," ujar Luhut.
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan sejumlah rekening milik Andi, isterinya beserta anaknya diblokir oleh KPK. Pemblokiran dilakukan untuk semata-mata kepentingan penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara ini.
Sebagaimana diketahui, selain Deddy, KPK juga telah menetapkan Andi sebagai tersangka kasus ini. Penetapan tersangka Andi itu dilakukan KPK pada awal Desember tahun lalu. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, selaku menteri Andi diduga menyalahgunakan kewenangannya terkait proyek yang menelan uang negara Rp2,5 triliun itu.
Atas perbuatannya tersebut, Andi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi. Ancaman pidana dalam pasal tersebut maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Pasal yang sama juga dijerat kepada Deddy Kusdinar yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek ini.
KPK akan menelaah data-data yang diberikan pihak Andi Alfian Mallarangeng ketika memenuhi panggilan lembaga tersebut untuk menjadi saksi Deddy Kusdinar, Jumat. "Yang pertama KPK lakukan adalah telaah terlebih dahulu apakah data-data yang disampaikan itu valid atau tidak," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan bahwa proses telaah itu untuk melihat apakah data tersebut membantu KPK untuk mengungkap kasus itu lebih jelas. "Saya kira setiap masyarakat punya hak untuk memberi informasi kepada KPK. Apa pun itu yang diberikan masih ada hubungannya atau tidak," katanya.
Terkait dengan nama-nama lain dalam kasus itu, seperti Mahfud Suroso dan Anas Urbaningrum, Johan menyatakan kasus Hambalang masih dalam proses pengembangan penyidikan. Menurut dia, kasus tersebut belum berhenti pada penetapan status tersangka pada Andi Alfian Mallarangeng.
"Nama-nama disebut tadi beberapa di antaranya sudah dimintai keterangan oleh KPK. Tentu kalau tidak ada dua alat bukti yang cukup KPK tidak bisa menetapkan sebagai tersangka," ujarnya.
Menurut dia, KPK sedang menyelidik kasus Hambalang terkait dengan siapa penyelenggara negara yang menerima fee proyek tersebut. Proses itu akan terus berjalan dengan meminta keterangan saksi untuk melengkapi berkas kasus itu untuk naik ke penyidikan.
















