Sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga, begitu kira-kira peribahasa yang cocok untuk Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam. Ia baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700.
Pemberian suap terkait proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) atau penanganan bagasi di sejumlah Bandar Udara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP), anak perusahaan Angkasa Pura (AP). Andra diduga menerima uang suap dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang juga merupakan perusahaan BUMN dari salah seorang staf bernama Taswin Nur.
"AYA (Andra Y. Agussalam) diduga menerima uang Sing$96.700 sebagai imbalan atas tindakannya mengawal agar proyek BHS dikerjakan PT INTI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam. Baca Juga: Kasus Setnov, Visi ‘Asset Recovery’ Belum Jadi Prioritas
Basaria menjelaskan bagaimana peran Andra sekaligus konstruksi perkara dugaan suap ini. Untuk pengadaan proyek BHS dengan nilai Rp86 miliar, PT APP awalnya berencana melakukan tender. Namun Andra justru mengarahkan agar PT APP melakukan penunjukan langsung kepada PT INTI.
Padahal, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.
Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan pembayaran awal dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT INTI dlkarenakan ada kendala keuangan di PT INTI. Atas arahan itu, Marzuki Battung selaku Executive Manager Divisi Airport Maintanance PT AP II menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI.
"Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal, sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi. AYA juga mengarahkan WRA (Wisnu Raharjo, Direktur APP) agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI agar DP segera cair, sehingga PT INTI bisa menggunakan sebagai modal awal," terang Basaria.
Atas perbuatannya itu Andra disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Taswin selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Andra ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang K4, sementara Taswin di Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Tersangkut kasus e-KTP
Poin yang cukup menarik yaitu Andra disebut dalam putusan kasasi dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto turut kecipratan aliran dana atau turut diperkaya dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun pada saat menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan PT LEN Industri periode 2008–2015.
Dalam putusan MA tersebut, Andra bersama direksi PT LEN Industri lainnya ketika itu, yakni Direktur Pemasaran yang kemudian menjadi Direktur Utama PT LEN Industri Abraham Mose, Kepala Divisi Pengembangan Usaha Agus Iswanto, dan Direktur Teknologi dan Industri Darman Mappangara masing-masing menerima Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp1 miliar.
Ia juga pernah dipanggil sebagai saksi untuk perkara e-KTP ini, salah satunya pada 22 April 2019 lalu. Andra dipanggil bersama Direktur PT LEN Industri Abraham Mose, pegawai BUMN atau Direktur Utama PT SEI Agus Iswanto, staf PT LEN Industri Andi Rahman, Direktur Administrasi, Direktur Teknologi dan Produksi PT LEN Industri Darman Mappangara, dan karyawan PT LEN Industri Musrid Indarto untuk tersangka Markus Nari.
Siapa Andra?
Mengutip laman resmi AP II bahwa Andra diangkat menjadi Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham AP II No: SK-08/MBU/01/2015 pada 15 Januari 2015 lalu. Ia lahir di Jakarta pada 24 Maret 1964 atau saat ini berusia 55 tahun.
Sebelum memulai karir, Andra mengenyam pendidikan Doctorandus in Accountary di Universitas Brawijaya, Malang (1982-1987) dan kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Southern New Hampshire University, Manchester, Amerika Serikat.
Kariernya baru dimulai pada saat menjabat sebagai Staff Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York, Amerika Serikat pada 1990. Setahun berselang jabatan Manager di PT Muji Asta Consultant berhasil diraih pada 1991. Dua tahun kemudian Andra diangkat menjadi Wakil Presiden PT Sigma Batara Securities. Sejak 1995, dia menjabat sebagai Komisaris PT Centris Multipersada Pratama Tbk (CMPP).
Karirnya terus menanjak hingga pada 2008 dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway selama enam tahun. Selanjutnya, dia diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) hingga 2015. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Keuangan AP II sebelum pada akhirnya malah antiklimaks mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.
Sementara harta kekayaannya dilansir dari laman http://acch.kpk.go.id/ yang terakhir dilaporkan pada 31 Juli 2018, tercatat jumlah harta kekayan Andra dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp28.664.804.499. Jumlah ini meningkat hampir Rp6 miliar dari harta yang ia laporkan pada 4 November tahun 2015 yakni Rp20.518.328.653 dan AS$171.090.
Kekayaan Andra berupa harta tidak bergerak serta harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia memiliki 4 tanah dan bangunan di Bogor, Jawa Barat dan Jakarta dengan total senilai Rp20.893.921.375. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015, dimana ia hanya memiliki 3 tanah bangunan dengan total nilai Rp15.169.093.375.
Kemudian, untuk harta bergerak, Andra memiliki 4 kendaraan roda empat dengan total senilai Rp2.008.000.000. Dua diantaranya adalah mobil mewah yakni Mercedez Benz E 400 tahun 2014 dan Toyota Alphard tahun 2010. Sebelumnya pada tahun 2015, Andra tercatat memiliki 6 kendaraan roda empat dengan total nilai Rp2.635.000.000.
Ia juga memiliki harta bergerak lainnya yakni senilai Rp305.000.000. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp376.072.500. Selain itu, Andra juga memiliki kas atau setara kas dengan total senilai Rp5.156.577.570. Terakhir, ia tercatat memiliki hutang Rp74.766.946.
















