Anggap Diskriminatif, Advokat Ini Gugat SE Antigen Libur Natal dan Tahun Baru
Utama

Anggap Diskriminatif, Advokat Ini Gugat SE Antigen Libur Natal dan Tahun Baru

Pemohon minta SE tersebut dicabut.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit
Gedung Mahkamah Agung. Foto: RES
Gedung Mahkamah Agung. Foto: RES

Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengharuskan adanya test PCR ataupun Rapid Test Antigen untuk perjalanan ke Bali melalui udara dan darat serta dari dan ke Pulau Jawa diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung.

Muhammad Soleh, advokat yang mengajukan Judicial Review ini menganggap SE 3/2020 yang dikeluarkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu diskriminatif. Alasannya mengapa harus ada perlakuan berbeda antara pelaku jalan darat dan udara untuk bepergian ke Bali, padahal tidak ada jaminan pelaku jalan darat jauh lebih aman daripada menggunakan transportasi udara.

“Kedua PCR dan Antigen mahal, selama ini hanya rapid test dengan begini sangat merugikan warga, buktinya banyak orang yang batal ke Bali. Harga PCR satu orang Rp900 ribu, coba satu keluarga sudah berapa? orang yang mau ke Bali banyak dibatalin karena berangkat harga tiket Rp500ribu tapi tesnya PCR Rp900 ribu,” ujar Soleh saat dihubungi Hukumonline. (Baca Juga: ASN Mau Liburan Natal dan Tahun Baru? Ingat Imbauan Menpan RB Ini)

Kemudian, Soleh mempertanyakan alasan pemerintah yang membuat aturan ini jaraknya terlalu dekat dengan libur natal dan tahun baru. Sementara menurutnya sudah banyak masyarakat yang membeli tiket sebelum adanya surat edaran tersebut dan tentu saja hal ini dianggap merugikan karena banyak dari mereka yang membatalkan perjalanan ke Pulau Dewata itu.

“Di Pulau Jawa dinaikkan dari ke antigen, sayangnya ini di Pulau Jawa aja sehingga menjadi aneh, karena dianggap orang yang di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan aman-aman aja, cuma Jawa enggak. Ini jadi ngawur,” terangnya. (Baca: Begini Instruksi Gubernur Anies Soal Jam Operasional Mall dkk Pada Natal dan Tahun Baru)

Soleh dalam permohonannya juga menganggap kebijakan kewajiban tes RTPCR/rapid tes antigen untuk keluar masuk pulau Bali dan rapid tes antigen untuk keluar masuk pulau Jawa bertentangan dengan Pasal 6 huruf a Undangundang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh UU No 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan.

Aturan itu sendiri maenyatakan yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Sementara SE itu tidak memberikan pengayoman kepada dirinya dan seluruh warga yang hendak bepergian ke pulau Bali dan pulau Jawa. Sebab aturan a quo tidak memberikan kepastian hukum untuk seluruh warga.

Bagimana peraturan a quo bersifat diskriminatif terhadap dirinya maupun warga, sebab membedakan kewajiban bagi penumpang yang hendak menggunakan pesawat terbang ke Bali harus menggunakan tes RT-PCR tapi jika PEMOHON lewat darat kewajibannya cukup pakai rapid tes antigen. Dan harga ini sangat berbeda jauh antara rapid tes antigen dan tes RT-PCR.

Selain itu, SE ini bertentangan dengan asas kenusantaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah oleh UU No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Isi yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SE ini pemberlakuannya khusus orang yang bepergian ke Bali dan pulau Jawa, padahal ancaman Covid 19 tidak hanya di pulau Bali dan pulau Jawa. Seharusnya peraturan a quo diberlakukan untuk seluruh wilayah di nusantara atau dari Sabang sampai Merauke. Baru kali ini di Indonesia ada sebuah peraturan hanya berlaku di dua pulau yaitu Bali dan Jawa. Hal Ini menunjukkan jika peraturan a quo dibuat tergesa-gesa tanpa mempertimbangan asas kenusantaraan.

“Bahwa, oleh karena itu Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid19 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan a quo,” pintanya.

Memang ada dua poin yang menjadi perhatian utama dalam SE ini. Pertama berkaitan dengan perjalanan ke Pulau Bali yang pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes RT-PCR paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC Indonesia.

Kemudian kedua untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam pulau Jawa (antar Provinsi/Kab/Kota), pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara dan kereta api antarkota wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.

Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat baik pribadi maupun umum, dihimbau menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh moda transportasi umum maupun pribadi, terkecuali bagi moda transportasi kereta api; Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk tes RT-PCR maupun rapid test antigen sebagai syarat perjalanan.

Seperti diketahui, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan surat edaran yang mengatur protokol kesehatan selama liburan Natal dan Tahun Baru bagi para pelaku perjalanan di dalam maupun dari luar negeri.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan ketentuan ini merupakan bagian upaya menanggulangi penularan Covid-19. Pengalaman liburan sebelumnya, tuturnya, selalu diikuti oleh peningkatan jumlah kasus penularan Covid-19 di berbagai wilayah Indonesia.

“Pengalaman tiga liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini,” kata Wiku, dalam siaran pers, Minggu (20/12).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info