Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi APBN Alternatif 2013 mensinyalir salah satu penyebab maraknya konflik sosial akibat buruknya pengelolaan anggaran di lembaga negara terkait. Yaitu Polri dan Kementerian Agama.
Koalisi melihat sebagian besar anggaran digunakan untuk kebutuhan lembaga itu sendiri ketimbang masyarakat. Akibatnya, upaya untuk mencegah terjadinya konflik, khususnya yang berbasis agama, sangat minim. Selain itu, ketika konflik meletus, lembaga negara terkait dinilai lamban dalam melakukan penanganan.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi, mengatakan rencana anggaran negara untuk Polri di tahun ini meningkat ketimbang tahun lalu. Jumlah anggaran Polri dalam RAPBN 2013 yang saat ini dibahas Komisi III DPR mencapai Rp43,4 triliun. Sedangkan dalam APBN 2012 Polri mendapat anggaran Rp39,7 triliun dan APBN Perubahan 2012 Rp41,9 triliun.
Dari total anggaran itu, Ucok menyebut sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 29,7 triliun, belanja barang Rp 7,6 triliun dan belanja modal (senjata) Rp5,9 triliun. Sedangkan anggaran untuk melindungi masyarakat, termasuk mencegah dan mengatasi konflik ‘hanya’ Rp7,7 triliun. Itupun harus dipotong Rp2,3 trilun untuk keselamatan dan keamanan di bidang lalu lintas. Serta ada potongan Rp3,5 triliun untuk keperluan aparatur Polri.
Alhasil, anggaran yang dialokasikan untuk keamanan masyarakat hanya Rp1,7 triliun. Anggaran sebesar itu menurut Ucok tidak mampu digunakan Polri untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk mencegah dan menangani konflik di masyarakat.
Sayangnya, Polri, Ucok melanjutkan, lebih memilih memperbesar alokasi anggaran di sektor keamanan lalu lintas dan belanja pegawai ketimbang keamanan masyarakat atas terjadinya konflik. Bagi Ucok minimnya anggaran bagi keamanan masyarakat itu menyebabkan Polri tidak maksimal dalam menangani konflik.
Atas dasar itu, untuk memaksimalkan tugas dan fungsi Polri melindungi masyarakat, terutama terkait konflik sosial, Ucok merekomendasikan agar Komisi III DPR tidak hanya mengkritisi anggaran yang diajukan Polri. Namun, Komisi III DPR harus lebih aktif dengan membuat anggaran alternatif untuk menandingi anggaran yang diajukan Polri itu. Dengan begitu, anggaran untuk Polri dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan keamanan masyarakat, bukan mengutamakan gaji aparatur Polri.
