Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan masa transisi menuju tatanan hidup yang lebih sehat, aman, produktif. Dengan PSBB transisi ini berarti DKI Jakarta memasuki masa edukasi dengan kebiasaan pola hidup sehat dan produktif dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan Covid-19.
"Kita memutuskan memperpanjang PSBB dengan masa transisi selama bulan Juni, karena masih ada beberapa wilayah zona merah (65 RW), meski ada sebagian besar wilayah zona hijau dan kuning," ujar Anies dalam konferensi persnya yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kamis (4/6/2020). (Baca Juga: PSBB di Jakarta Kembali Diperpanjang Hingga 4 Juni)
Selama masa PSBB transisi, Anies menuturkan semua peraturan mengenai sanksi pelanggaran PSBB tetap berlaku dan tetap ditegakkan. Sebelum PSBB dan tiga kali PSBB Jakarta (Maret-Mei), mulai penutupan sekolah, kantor, tempat wisata, bekerja di rumah, telah menunjukkan penurunan angka penularan Covid-19 drastis mulai dari angka 4 pada Maret-April yakni 1 orang menularkan ke 4 orang menjadi di bawah angka 1 atau 0,99 pada Mei-awal Juni.
“Artinya, Kalau angkanya 3, 1 orang bisa menularkan ke 3 orang. Bila angkanya 1, 1 orang bisa menularkan ke 1 orang atau bisa terus berkembang. Nah, bila nilainya di bawah angka 1 penularan bisa terkendali dan terus menurun. Alhamdullillah, Jakarta pada 18 Mei di angka 1,09, hingga 31 Mei angka 1, dan 1-4 Juni di angka 0,99,” kata dia.
Anies menjelaskan dari hasil kajian dengan indikator epidemologi, kesehatan publik, dan fasilitas kesehatan yang disusun FKM Universitas Indonesia, DKI Jakarta mendapat total skors rata-rata 76. Dengan total skors diatas skors 70 ini, artinya PSBB bisa dilonggarkan secara bertahap dan tetap waspada potensi terjadi lonjakan kasus. Karena itu, DKI Jakarta bisa bergerak menuju fase pelonggaran.
Karena itu, Anies menyebut, dalam masa PSBB transisi ini kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap, tetapi tetap ada batasan dan protokol kesehatan yang harus ditaati. Pelanggaran PSBB tetap ditegakkan, seperti kewajiban memakai masker, larangan kerumunan massa. Dalam fase pertama transisi, pelonggaran hanya atas kegiatan manfaat besar bagi masyarakat dan efek resiko yang terkendali.
“Fase pertama ini diharapkan selesai pada akhir bulan Juni. Bila fase ini dilewati dengan baik, bisa masuk fase kedua transisi dimana semua kegiatan yang beroperasi dibatasi setengahnya dengan kelonggaran yang lebih luas. Dengan catatan, tidak ada penambahan/lonjakan kasus signifikan dan semua indikator menunjukkan stabilitas," tuturnya.
Lebih lanjut, Anies menyebut beberapa prinsip umum dalam masa PSBB transisi yang harus ditaati. Misalnya, hanya warga yang sehat yang boleh berkegiatan di luar rumah; semua tempat dan semua kegiatan hanya boleh diisi setengah kapasitas; untuk kegiatan tertentu usia lanjut, anak-anak (bersekolah), dan ibu hamil dilarang; selalu pakai masker jika di luar rumah, jika tidak terkena denda Rp 250.000; jaga jarak aman (1 meter), cuci tangan dengan sabun dan menerapkan etika batuk/bersin.
Selain itu, untuk aktivitas perkantoran dibatasi separuhnya dari kapasitas normal. Sisanya, bisa bekerja dari rumah (work from home). Atau bekerja dibagi dua shift agar jam masuk, jam istirahat, dan jam pulang tidak bersama-sama. "Perkantoran bisa mulai pada 8 Juni dengan kapasitas 50 persen dengan memperhatikan physical distancing (jarak 1 meter, red) termasuk kapasitas angkutan umum," lanjutnya.
“Masa transisi dimulai besok (Jum'at 5 Juni) sampai dengan selesai, tidak disebutkan sampai kapan? Karena kita harus mengandalkan pada angka-angka dari semua indikator. Bila stabil kita akhiri pada akhir Juni, jika belum akan diperpanjang.”
65 RW berstatus PSBL
Dalam kesempatan ini, Anies mengumumkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di tingkat Rukun Warga (RW) dengan tingkat insiden (incindent rate/IR) atau angka kasus Covid-19 tinggi bersamaan dengan masa transisi pelonggaran pembatasan kegiatan di Ibu Kota selama pandemi.
"Pengendalian yang ketat masih harus terjadi pada wilayah yang masih punya IR tinggi. Kami masih akan pantau, warga yang tinggal di kawasan itu masih tetap berada di rumah, segala kegiatan usaha, kegiatan sosial ekonomi ditutup," lanjut Anies.
Anies menyebut ada sebanyak 65 titik (RW) yang nantinya akan diawasi secara ketat oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten selama PSBL dijalankan. Jumlah tersebut hanya sebesar 2,6 persen dari seluruh RW yang ada di Jakarta yang totalnya berjumlah 2.741 RW. Karena itu, secara garis besar Jakarta sudah cukup baik menangani Covid-19.
“Rinciannya, di Jakarta Barat ada 15 RW; Jakarta Pusat 15 RW; Jakarta Selatan 3 RW; Jakarta Utara 15 RW; Jakarta Timur 15 RW; dan Kepulauan Seribu di dua pulau," kata Anies menyebutkan titik- titik pelaksanaan PSBL.
Nantinya, selama PSBL masyarakat di kawasan itu akan dipantau, lalu mengikuti tes, hingga mendapat bantuan sosial khusus karena berada dalam zona berstatus dalam pengawasan ketat. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini merasa optimis dapat menekan penyebaran Covid-19 di 65 titik itu dari zona status merah menjadi zona hijau.
"Di bulan Maret, Jakarta Selatan termasuk dalam zona merah, kasus paling banyak kita temukan di Jakarta Selatan pada Maret. Tapi daerah selatan yang kawasannya dulu merah semua itu, hari ini sudah hijau dan kuning. Artinya kita bisa mengubahnya."
