Untuk diketahui, soal penerapan Pasal 335 terkait perbuatan tidak menyenangkan, Kejaksaan RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. B-337/E/1995 Tahun 1995. SE itu dikeluarkan lantaran pasal 335 banyak dinilai oleh para praktisi hukum sebagai ‘keranjang sampah’ dengan adanya kenyataan bahwa baik penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum berusaha menjaring perbuatan apa saja yang masuk dalam kualifikasi tindak pidana berdasarkan Pasal 335, akibatnya kegagalan dalam penuntutan kerapkali tak dapat dihindarkan.
SE kejaksaan itu juga menggariskan bahwa perbuatan tidak menyenangkan adalah unsur, bukan suatu akibat dari perbuatan tersangka/terdakwa yang dapat mengakibatkan keadaan yang tidak menyenangkan. Dan perbuatan itu ditujukan kepada orang secara langsung, bukan terhadap barang atau benda. Dengan demikian yang utama perlu diperhatikan adalah “adanya paksaan untuk melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu”. Sehingga penerapan Pasal 335 dalam kasus ini, perlu dilihat apakah ada unsur paksaan dari majikan untuk melakukan atau untuk membiarkan terjadinya.
Selain pengenaan Pasal 360, sebelumnya dalam klinik hukumonline pernah dibahas soal penerapan Pasal 490 KUHP terhadap majikan yang tidak mencegah binatang yang ada dalam penjagaannya untuk menyerang manusia.
Terkait hal ini, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pemilik tidak mencegah’ binatang yang ada dalam penjagaannya seperti jika pemilik membiarkan atau tidak mencegah binatang peliharaannya ketika menyerang orang lain.
Pasal 490 ini, juga tidak menjelaskan syarat apakah penyerangan hewan terhadap manusia tersebut hingga menyebabkan luka atau kematian bagi korban atau tidak. Selama hewan tersebut melakukan penyerangan, maka unsur pasal ini terpenuhi. Ancaman pidananya, yakni pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah sesuai pasal 490 ayat (1) KUHP. Jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan ini dilipatgandakan 1.000 (seribu) kali. Selengkapnya silakan baca Apakah Pidana Denda Rp4.500,- untuk Pelaku Penganiayaan Masih Berlaku?
Majikan Bisa Digugat Perdata?
Pasal 1368 KUH Perdata (BW) menyebutkan pemilik seekor binatang, atau siapapun yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu di bawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya. Selanjutnya, Pasal 1366 BW juga menyebutkan ‘setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya’.
Kedua pasal tersebut pernah digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memutus perkara No. 236/Pdt.G/2014/PN.Mnd. Dalam putusan itu, Majelis menghukum pemilik anjing Alaskan Husky sebesar Rp47,98 juta kepada penggugat. Majelis hakim dipimpin Djaunuddin Karangusi itu juga menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menolak membayar kerugian yang dialami penggugat. Kerugian penggugat tak lepas dari peristiwa yang terjadi setahun sebelumnya, persisnya pada 30 Maret 2014.
















